Friday, October 28, 2022
Saturday, August 20, 2022
Sunday, May 1, 2022
Upacara Militer West Papua Army 1 Mei 2022 di MPP
#WPANews | Edisi, 1 Mei 2022
HUT Yang Ke-3
PERSATUAN SAYAP MILITER TPN-TRWP, TPN BP
----------------
1 MEI TAHUN 2019- 1 MEI 2022
Hari ini minggu 1 Mei 2022 Markas pusat pertahanan West Papua Army merayakan dan memperingati hari Kebangkitan Persatuan Militer tiga tahun yang lalu.
Pada kesempatan tersebut telah dihadiri para Panglima daerah bersama anggota dari seluruh West Papua menghadiri Kongres Luar Biasa itu dan dengan bersepakat bersama sama menjadi satu kesatuan dalam satu komando yaitu Komando West Papua Army. Pada Kongres Luar biasa itu ketua ULMWP tuan Benny Wenda dan Sekjen ULMWP tuan Rex Rumakiek menegaskan bahwa:
“Persatuan sayap militer ini merupakan KUNCI untuk mengusir penjaja Indonesia dari West Papua. Dan musuh kami hanya satu, yaitu Kolonial Indonesia. Jadi tugas West Papua Army adalah mengawal agenda perjuangan dan melindungi rakyat West Papua.
Ketua ULMWP juga menegaskan pula kongres kali ini adalah Kongres terakhir telah kita melahirkan embrio Negara Republik West Papua, jadi apabila organisasi lain atau oknum orang telah melawan Persatuan yang sudah diadakan hari ini, BERARTI DIA adalah MUSUH kita bersama”.
Saya Chief General Mathias Wenda Panglima Tertinggi Komando West Papua Army bersama Jendral Goliath Tabuni adalah Wakil Panglima Tertinggi bersama tiga Kepala Staff telah diangkat dan diumumkan bersama 12 Kabinet Pemerintah Sementara telah serukan kepada seluruh Pertahanan dari Sorong sampai Merauke bahwa, marilah kita sebagai pagar Negara republic West Papua mendukung dan mengawal agenda Pemerintahan Sementara Republik of West Papua dan juga melindungi rakyat dan membela hak politik kami atas negeri West Papua.
Pada tanggal 1 Mei tahun 2019 telah terjadi satu peristiwa sejarah penting yaitu: “Persatuan sayap Militer TPN-TRWP dan TPN BP telah menjadi satu kesatuan Komando dalam Tentara Papua Barat atau West Papua Army. Maka hari ini seluruh pasukan Komando Pusat Pertahanan telah merayakan Upacara Militer dan dilanjutkan dengan ibadah bersama.
Selamat Merayakan Hari Persatuan dan Kebangkitan Militer WEST PAPUA ARMY, Papa God Memberkati dan menyertai kita semua, dalam tugas dan panggilan perjuangan, Amin.
Di Keluarkan di : Markas Pusat Pertahanan West Papua Army: Pada Tanggal : Minggu, 1 Mei 2022
PANGLIMA TERTINGGI KOMANDO WEST PAPUA ARMY
ttd
CHIEF. GEN. MATHIAS WENDA
BRN. A.DF:018676
#SupremeCommander #WestPapua #WestPapuaArmy #WPA #FreeWestPapua
Saturday, April 30, 2022
West Papua Army Secretariat-General: Happy Anniversary 12 Cabinets and WPA Command
From the Central Defence Headquarters of West Papua Army (CDH-WPA), on behalf of the WPA Supreme Commander, Chief General Mathias Wenda, the Secretary-General of WPA, Gen. Amunggut Tabi issued statement related to the anniversary of West Papua Army (1 May 2018 – 1 May 2022)’ The 12 Cabinets of West Papua Provisional Government (1 May 2021 – 1 May 2022)
The appointment of Chief General Mathias Wenda as the Commander-in-Chief of West Papua Army (1 May 2021 – 1 May 2022) The letter also orders all regional commanders as well as cabinet ministers and other bodies within the government to submit to the vision and programmes of the Interim-President Hon. Benny Wenda in order to win the fight against colonialism of Indonesia.
The letter is signed by General Amunggut Tabi on behalf of Supreme Commander of WPA, Chief General Mathias Wenda.
Read Document at Source
Thursday, March 31, 2022
MSG receives over VT10M from Indonesian National Police
MSG Secretariat DG Leonard Louma, OBE, (Right) and Head of the International Cooperation Division, INP,
Police Inspector General Johni Asadoma following the signing of the virtual handover
The Melanesian Spearhead Group (MSG) Secretariat formally received a voluntary contribution of 100,000USD (VT10.9 million) from the Indonesian National Police (INP) on Tuesday.
According to a statement by the MSG Secretariat, this contribution will aid the formulation of the MSG Regional Security Strategy (RSS).
This was made possible following a virtual handover ceremony between the two organisations, formally signed by the Director General of the MSG Secretariat, Mr Leonard Louma, OBE, and Head of the International Cooperation Division, INP, Police Inspector General Johni Asadoma.
In his remarks, DG Louma expressed deep appreciation to the Government of the Republic of Indonesia, through the Indonesian National Police for supporting the development of the RSS, a member to the Working Group (WG). He also expressed his appreciation to the Chair of the RSS WG Meeting and Commander of the Fiji Military Forces, Major General Jone Kalouniwai for his ongoing support. DG Louma stated that the RSS WG was established to provide an avenue for discussing the development of the RSS, adding that in the face of the ever increasing and emerging threats to peace and security, it is incumbent on Members of the RSS WG to devise appropriate and relevant strategies to address common security challenges. “The importance of MSG RSS cannot be overstated. The current animated discussions on the Solomon Islands Government decisions with respect to its own security arrangements and the absence of Pacific Island input into the Indo-Pacific security narrative underscore the need for developing a RSS based on our needs and interests,” he emphasised.
He said the Agreement Establishing the MSG (in Article 3) recognises the importance of aligning policies to further advance MSG members’ shared goals of peace and security. He further emphasised the importance of the RSS to address common security threats and challenges in the MSG region for our future sustainable development and prosperity, as recognised in the MSG 2038 Prosperity for All Plan. DG Louma stated that strategy had five strategic priorities, each of which was informed by common security challenges facing the MSG region, and captures both traditional and non-traditional emerging security threats. He alluded to the existing MSG agreements and cooperation on the Formed Police Unit and the Humanitarian Emergency Response Coordinating Centre (HERCC) as supporting instruments that would complement the MSG Regional Security Strategy.
DG Louma hopes that the five identified strategic priorities of the MSG Security Strategy will surely complement and add value to some of the existing regional security initiatives as the Pacific Islands Forum’s Boe’s declaration. He said the national threats within Members’ jurisdictions are some of the emerging security threats that must also be explored in the formulation of the MSG RSS.
In conclusion, DG Louma said that as Director General of the MSG Secretariat, he will keep a keen eye on developments in the RSS. “While I am pleased to note the progress made to date, the Secretariat would obviously need adequate resources to be able to deliver on the Strategy,” he said. Finally, he echoed appreciation to the Government of the Republic of Indonesia for their contribution and unwavering commitment and support to the MSG.
The INP, in a statement, said that constructive engagement between Indonesia and the MSG will continue to be mutually beneficial, and will always be cemented by respect working relationship with each member. The INP is committed to hosting the 4th RSS WG meeting which was postponed in 2020 due to the COVID-19 pandemic, and is looking at the possibility of physically hosting the next 4th RSS WG Meeting in Indonesia at a time to be determined. The last RSS WP Meeting was held in Nadi, Fiji in 2019.
Source: VBR VU
Saturday, March 26, 2022
Tiga Anggota TNI Di Tembak Pasukan TPNPB Di Kenyeam Ibu Kota Kabupaten Nduga-Papua
Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB telah terima Laporan Resmi langsung dari Pimpinan TPNPB Kodap III Derakma-Ndugama bahwa Pasukan TPNPB Kembali melakukan serangan di Pos Militer Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa telah berhasil tembak 3 Anggota Pasukan teroris yaitu TNI.
Dalam laporannya menyebutkan bahwa mereka telah berhasil tembak 3 Anggota Pasukan Teroris yaitu TNI/Polri, dan penembakan ini telah dilakukan di pinggir Kali Keneyam, di Ibu Kota Kabupaten Nduga Papua.
Silakan ikuti laporan nya dibawah ini….!!!
The TPNPB-OPMNews:
Hari ini tanggal 26 Maret 2022 bertepatan dengan hari jadinya (hari Ulang Tahun TPNPB) sebagai sayap Militer, dimana TPNPB telah dibentuk tanggal 26 Maret Tahun 1963.
Saat HUT TPNPB yang ke 51 tahun yaitu tanggal 26 Maret 2022 Pasukan TPNPB Kodap III Darakma Ndugama Melakukan serangan di Pos Militer Indonesia di Keneyam Ibu Kota Kabupaten Nduga, dan Kontak senjata telah dilakukan sore ini pada pukul 5:00-700 Malam.
Dalam kontak tembak tersebut 3 anggota TNI Di tembak oleh Pasukan TPNPB menggunakan Snaiper ukuran pas dan serangan terus dilakukan di Ibu Kota Kabupaten Nduga di kenyeam.
Pasukan TPNPB juga telah menembak Peluru Granat dari senapan Pelontar ke arah Pasukan Teroris yaitu TNI Polri, jadi apakah ada korban atau tidaknya belum pastikan. Dan untuk Sementara pihak TPNPB belum ada yang korban.
Kronologis kejadian, berawal dari Pasukan TPNPB Sudah mencium keberadaan Pasukan Teroris yaitu TNI Polri di pinggir kali keneyam, dan selama satu minggu Pasukan TPNPB telah melakukan pemantauan.
Setelah pemantauan yang matang, pada hari ini Sabtu tanggal 26 Maret 2022 telah dilakukan serangan oleh Pasukan TPNPB dan terjadi kontak senjata antara Pasukan TPNPB dengan Pasukan Teroris yaitu TNI/Polri.
Kontak tembak terjadi di samping kantor Perikanan yang berdekatan dengan rumah sakit lama ujung Bandara Kenyam, ibu Kota kabupaten Nduga-Papua.
Laporan resmi dari Panglima Kodap III Ndugama Darakma, Bridgen Egianus Kogeya.
Demikian siaran Pers Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM per 26 Maret 2022, dan manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB-OPM bertanggungjawab atas siaran Pers ini.
Diteruskan kepada semua pihak oleh Jubir KOMNAS TPNPB-OPM Sebby Sambom, dan terima kasih atas kerja sama yang baik. Kami percaya bahwa Tuhan leluhur Kami lindungi dan memberkati kita semua yang kerja membela kebenaran. Waa
Monday, March 21, 2022
Two Papuan civilians shot dead during protest, buried by the side of the road as resistance symbols
 |
| The head of the Meek Tribe, Mathias Suu (black and brown batik shirt) together with the Head of the Komnas HAM Papua Representative Office, Frits Ramandey, attended the funeral of Yakob Meklok and Esron Weipsa, which took place in Dekai, the capital of Yahukimo Regency, on Wednesday (16/3/2022) . - Doc. Mathias Suu |
Jayapura, Jubi – Two participants of the protest rejecting Papua Province’s expansion in Yahukimo Regency’s capital of Dekai, Yakob Meklok and Esron Weispa, became victims of alleged police brutality and died on Tuesday, March 15, 2022. The bodies were buried by the side of the main road in Dekai as a symbol of public resistance to the central government’s special autonomy and expansion plan for Papua.
Tribal chief of the Meek Tribe Mathias Suu said the victim’s family agreed to bury the deceased at that location, not far from the Meek Tribe’s settlement.
“The family asked for a grave on the side of the main road to becoming a resistance symbol in rejecting the Papua Special Autonomy offered by the central government and regional expansion plan. So that everyone passing by can see the grave of the people murdered for refusing the State’s agenda,” Mathias Suu told Jubi on Wednesday.
Suu said the funeral of Yakob Meklok and Esron Weipsa was held on Wednesday at around 14.30 p.m. local time. According to him, thousands of residents from 12 tribes in Yahukimo Regency attended the funeral.
Previously on Tuesday, a protest erupted in Dekai against the Papua regional expansion plan. The protest went peaceful at first, the protesters took turns expressing their hope to reject the government’s plan to form new autonomous regions or new provinces in Papua. They even negotiated with the police, asking the police to send members of the Yahukimo Regional Legislative Council (DPRD) to hear them out.
However, a number of sources contacted by Jubi said clashes between protesters and security forces occurred after a police officer took pictures of the protesters. The protest escalated into an argument between both parties before people started throwing stones. The police fired tear gas, throwing the crowd into chaos. Just then, gunshots were heard.
The Papua Police confirmed two residents died in the clashes, namely Yakob Meklok and Erson Wipsa. Yakob Meklok died from a gunshot wound under his right armpit. Meanwhile, Erson Wipsa died from a gunshot wound to his back. There were also three people injured in the incident, namely First Brig. Muhammad Aldi (wound to the head), Itos Hitlay (gunshot wound to the left thigh), and Luki Kobak (gunshot wound to the right thigh). The incident sparked a mass rage wherein the people burned down a number of shophouses and government offices in Dekai.
Yahukimo Regent Didimus Yahuli said his party would push for legal proceedings against the parties involved in the clashes on Tuesday. “We must hold accountable the perpetrators who killed two people and burned public facilities,” said Yahuli. (*)
Reporter: Yuliana Lantipo
Editor: Aryo Wisanggeni G
Thursday, March 17, 2022
Seluruh rakyat West Papua dari Sorong sampai Merauke, kami serukan dukung perang gerilya di Freeport
.
Kami juga tegaskan, mereka bukan KKB, KKSB, GPK, GSPK dan sejenis gerakan terorisme lainnya seperti yang dikatakan kolonial Indonesia --- mereka adalah pagar negara kami West Papua yang bersatu dalam “West Papua Army”.
TPN-PB, TNPB dan TRWP semuanya adalah “West Papua Army” --- ULMWP sebagai lembaga penanggung jawab Politik bangsa Papua siap mengambil alih negara West Papua dari tangan kolonial Indonesia.
Dukung perang gerilya West Papua Army dari satuan TPN-PB, hentikan aktifitas pertambagan ilegal yang dilakukan Freeport di Tembagapura, Papua!
Damai Tuhan beserta, WaSalam...!!
Bazoka Logo
Kepala Biro Politik ULMWP
Friday, March 11, 2022
Pendukung Papua Barat membayar upeti kepada Eni Faleomavaega
Radio New Zealand, 10 Maret 2017
East Timor Action Network, atau ETAN, telah membayar upeti kepada pekerjaan akhir Faleomavaega Eni Hunkin pada Papua Barat.
Mantan anggota DPR AS, yang mewakili Samoa Amerika sebagai Delegasi di Kongres selama 13 istilah 1989-2015, meninggal pada akhir Februari.
Sebagai Ketua DPR Luar Negeri Subkomite Asia, Pasifik dan Lingkungan Global, Faleomavaega teratur pantau peristiwa di wilayah Papua, Indonesia
ETAN Ed McWilliams telah menulis bahwa Faleomavaega adalah mengartikulasikan dan advokat efektif untuk hak asasi manusia di Papua Barat dan lama bekerja untuk resolusi damai dari masalah serius yang dihadapi orang Papua.
"Dia terlibat terus-menerus dengan para pejabat Pemerintah Indonesia terhadap tujuan-AS dan," katanya.
"Perjalanan-Nya ke Papua Barat dan kontak yang luas dengan Papua mencerminkan ketulusan dalam dan niat baik terhadap orang-orang Papua dan orang-orang dari wilayah yang lebih luas yang ia tahu dengan baik."
Menurut Mr McWilliams, Faleomavaega menarik pada pengetahuan dan pengalaman dan rasa hormat yang luas diberikan kepadanya dalam kongres dan di tempat lain untuk menyarankan beberapa Administrasi US mengenai kebijakan terhadap Papua Barat dan menuju Indonesia.
Pada tahun 2010, Faleomavaega mengadakan sidang pertama dalam sejarah Kongres AS untuk menyertakan kesaksian dari para pemimpin adat dan agama Papua Barat. dan pembela hak asasi manusia.
Pada tahun 2007, ia melakukan perjalanan ke Papua Barat. Jadwal kunjungan ini telah sangat dibatasi oleh pemerintah Indonesia, termasuk anggota Kongres tidak diizinkan untuk mengunjungi Jayapura.
Faleomavaega kemudian memprotes kepada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bahwa kunjungan itu terbatas "hanya dua jam dari pertemuan yang sebenarnya dengan para pemimpin dan rakyat Biak dan Manokwari karena diduga masalah keamanan".
Selama kunjungan, Faleomavaega "memaksa menerobos barikade untuk berbicara dengan orang Papua ditolak masuk ke pertemuan resmi".
Dia kemudian menulis bahwa ia sangat terganggu dengan kehadiran militer yang kuat, yang ia sebut sebagai sama sekali tidak perlu.
Mr McWilliams mengatakan bahwa minat Faleomavaega di Papua Barat "yang diturunkan pada bagian dari rasa tanggung jawab pribadi untuk meneruskan pekerjaan kerabat Samoa nya yang dimakamkan di Papua Barat dan menghormati semua orang yang telah hidup perjuangan".
Pada bulan Juli 2011 ia dihormati dengan "John Rumbiak Pembela Hak Asasi Manusia Award" oleh Tim Advokasi Papua Barat yang berbasis di AS.
kematiannya adalah kerugian bagi banyak teman-temannya di masyarakat Papua Barat dan orang-orang di komunitas internasional yang lebih luas yang mendukung perjuangan mereka untuk kebebasan.
pemakaman Faleomavaega Eni Hunkin adalah untuk berada di Utah pada hari Sabtu.
Link: http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/326325/west-papuan-advocates-pay-tribute-to-faleomavaega
Tags: Samoa Amerika, Papua barat
Friday, February 25, 2022
$4.1 million in cryptocurrency funneled to Ukrainian military since Russia invaded
PUBLISHED FRI, FEB 25 2022 10:36 AM EST
UPDATED 4 HOURS AGO.MacKenzie Sigalos
Research shows that $4.1 million in crypto has been raised for the military since the invasion began, including a single $3 million donation early Friday.
GP: Russian army military vehicles are seen in Armyansk, Crimea: Ukraine Russia Conflict 220225 - 107020797
Russian army military vehicles are seen in Armyansk, Crimea, on February 25, 2022.
Stringer | AFP | Getty Images
Donations being funneled to the Ukrainian army in cryptocurrencies like bitcoin are in the millions of dollars, according to new data from blockchain analytics firm Elliptic.
Research shows that $4.1 million in crypto has been raised by nongovernmental organizations and volunteer groups in Ukraine since the invasion began, including a single $3 million donation early Friday.
On Thursday alone, one NGO received over $675,000 in bitcoin, and by Friday morning, that number had ballooned to more than $3.4 million thanks to that one-off $3 million donation.
For years, volunteer groups have played a critical role in the Russia-Ukraine conflict. These organizations have augmented the work of Ukraine's military by offering additional resources and manpower. When Ukraine's pro-Russian president Viktor Yanukovych was ousted in 2014, for example, legions of organized volunteers stepped up to support protesters.
Typically, these organizations receive funds from private donors via bank wires or payment apps, but cryptocurrencies such as bitcoin have emerged as an important alternative funding method, since they allow for quick, cross-border donations which bypass financial institutions that might block payments to Ukraine.
But the Ukrainian Ministry of Defense has made it clear that it won't accept crypto donations directly.
A statement on the government's website said that "national legislation does not allow the Ministry of Defense of Ukraine to use other payment systems ('Webmoney,' 'Bitcoin,' 'PayPal,' etc.)."
That means that while the military welcomes donations for logistics and medial support, those contributions have to go through fiat channels.
What the crypto is being used for
Activists have deployed the crypto for a variety of purposes, including equipping the Ukrainian army with military equipment, medical supplies and drones, as well as funding the development of a facial recognition app that identifies if someone is a Russian mercenary or spy.
"Cryptocurrency is particularly suited to international fundraising because it doesn't respect national boundaries and it's censorship-resistant — there is no central authority that can block transactions, for example in response to sanctions," said Tom Robinson, Elliptic's chief scientist.
"Cryptocurrency is increasingly being used to crowdfund war, with the tacit approval of governments," said Robinson of Elliptic, which sells blockchain analytics tools to banks and some of the world's largest cryptocurrency platforms, including Binance and Circle.
One such group, Come Back Alive, which began accepting cryptocurrency in 2018, provides the military with equipment, training services and medical supplies. It also funded the development of a drone-based reconnaissance and targeting system for Ukrainian artillery units.
Other groups supporting the efforts of the Ukrainian resistance have asked for donations in crypto assets, such as nonfungible tokens, or NFTs.
Cryptocurrency is increasingly being used to crowdfund war, with the tacit approval of governments.
Tom Robinson
ELLIPTIC'S CHIEF SCIENTIST
As Ukraine's central bank cracks down on digital money transfers in connection with a nationwide declaration of martial law — and Moscow unleashes airstrikes and ground troops — some Ukrainians are also turning to cryptocurrencies.
Kuna, a popular Ukrainian crypto exchange, shows that domestic buyers are paying a premium for Tether's USDT stablecoin, which is pegged to the price of the U.S. dollar.
"We don't trust the government. We don't trust the banking system. We don't trust the local currency," said Michael Chobanian, founder of Kuna, in an interview with Coindesk. "The majority of people have nothing else to choose apart from crypto.
Sunday, January 9, 2022
𝐒𝐚𝐲𝐚𝐩 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐞𝐛𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐀𝐫𝐦𝐲 (𝐖𝐏𝐀)
Selama bertahun-tahun itu pula proses rekonsiliasi dan konsolidasi Komando Militer Papua Barat dilakukan. Dalam catatan Jubi, sekitar 13 kali proses rekonsiliasi ini dilakukan, yakni :
1. Pembentukan Pasukan Sukarelawan Papua (PVK), tahun 1961-1963, di Holandia, West Papua, sebagai Embrio Organisasi Sayap Militer West Papua.
2. Deklarasi Batalion Kasuari, tanggal 19 April 1964, di Manokwari, Pegunungan Arfak. West Papua.
3. Deklarasi TPN-OPM. Tanggal 01 Juli 1971, di Tanah Waris, West Papua.
4. Pertemuan Para Pemimpin Faksi PMK dan Marvik antara Tuan Jacob Pray dan Tuan Zet Rumkorem yang difasilitasi oleh Pemerintah Republik Vanuatu, pada tahun 1985, di Port Fila.
5. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 1998, di Markas Viktoria, Scotyau, Bewani, PNG.
6. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2004, Markas Besar, Merauke, West Papua.
7. Kongres Tingkat Tinggi TPN. PB, 2005, di Ilaga West Papua.
8. Deklarasi Dewan Militer TPN.PB, 2005, di Markas Viktoria, Scotyau, Bewani, PNG.
9. Kongres Nasional TPN.PB, 2006, di Markas Border, PNG.
10. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2006, di Markas Tingginamburt, Puncak Jaya, WP.
11. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2007, di Markas Bring, Grimim Nawa, WP.
12. Persatuan Sayab Militer West Papua, TRWP, 2012, di Markas Border, PNG.
13. Kongres Tingkat Tinggi, TNPB, 2016, di Serui, West Papua.
Beberapa kali pula Kongres Militer West Papua telah dilakukan dalam rangkaian rekonsiliasi namun tak tercatat secara resmi.
“Beberapa momentum rekonsiliasi dan konsolidasi internal komando militer tersebut diatas adalah sebuah dinamika adanya perbedaan pandangan atau pendapat tentang struktur kepemimpinan nasional dan strategi operasional komando militer secara umum,” ungkap John Rumbiak, Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengenai proses rekonsiliasi dan konsolidasi yang terjadi selama ini.
Menurut Rumbiak, proses ini telah tuntas sejak tiga tahun lalu, tepatnya setelah Deklarasi Saralana, tanggal 27 November – 03 Desember 2017 saat ULMWP melakukan Kongres Tingkat Tinggi (KTT) Pertama, yang dihadiri oleh Para Pemimpin dari semua Komponen Perjuangan Sipil, Diplomasi Politik dan Militer West papua untuk membahas dan memutuskan agenda kerja dan struktur kepemimpinan ULMWP, periode 2018 – 2020.
Dalam Forum KTT tersebut para pemimpin dari Komponen Militer Papua Barat yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN. PB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), mendapat kesempatan waktu untuk menyampaikan beberapa pandangan umum tentang perkembangan perjuangan di dalam negeri, salah satunya menyangkut perpecahan internal Komando Militer yang sedang terjadi.
“Dibutuhkan upaya persatuan kembali secara nasional,” lanjut Rumbiak, mengenai kesimpulan dari pandangan umum tersebut.
Sesuai dengan pandangan politik dari militer tersebut maka, Forum KTT Pertama ULMWP, telah memutuskan untuk mengeluarkan Rekomendasi Tentang Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Komando Militer Papua Barat, dan kemudian dilanjutkan oleh Ketua Eksekutif ULMWP, yang saat itu baru terpilih (Beny Wenda).
Dikatakan oleh Rumbiak, sesuai dengan keputusan KTT Pertama ULMWP, tahun 2017, kemudian RAKER Eksekutif ULMWP Ke-I tentang struktur kerja eksekutif dan pelimpahan kewenangan kerja Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP, biro ini telah menyelesaikan program kerja prioritas yaitu Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Militer Papua Barat secara Nasional (Sorong – Merauke) yang kemudian membentuk panitia Kongres Luar Biasa I West Papua Army (WPA). Anggota panitia ini merupakan perwakilan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB).
Kongres Luar Biasa ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain :
1. Para Panglima Komando TPNPB, TRWP dan TNPB telah menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam agenda kerja perjuangan Bangsa West Papua
2. Para Panglima Komando TPN.PB, TRWP, dan TNPB, telah menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam satu nama West Papua Army.
3. Para Panglima Komando TPN.PB, TRWP, dan TNPB, menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam satu garis kordinasi komando West Papua Army dibawah ULMWP.
4. Struktur Koordinasi Kerja Komando West Papua Army berbentuk Semi Negara.
“Hasil ini telah dilampirkan untuk diketahui oleh seluruh Komponen Perjuangan Rakyat West Papua, dan Masyarakat Internasional. Sayap militer West Papua secara resmi dan sah telah menyatakan dukungan penuh kepada ULMWP selaku sayap politik diplomasi. Hal itu terbukti dalam legitimasi tanda tangan dari setiap Panglima Pemegang Komando Militer dari Sorong sampai Merauke,” ujar Rumbiak.
Mengenai keputusan dalam KLB I WPA ini, ketua ULMWP, Benny Wenda mengatakan WPA telah menyatakan siap membela dan melindungi wilayah beserta masyarakat Sipil West Papua dari kejahatan Indonesia dan sekutunya.
“WPA juga menolak dialog antara Jakarta dan West Papua dan mendukung proses perjuangan diplomasi yang di dorong oleh ULMWP,” ujar Wenda.
WPA juga ikut menjaga perdamaian dunia dari ancaman teroris, perdagangan narkotika dan segala jenis perdagangan illegal dan siap melaksanakan Konvensi Den Haag, Kovensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional serta hukum internasional lainya yang berlaku di masa perang dan keadaan damai. (*)
PUBLISHED BY
Victor Mambor
3 YEARS AGO
#Jubi
Gambar Pasukan TPNPB saat upacara pengibaran Bendera Bintang Fajar.
Saturday, January 8, 2022
Marape: No place for regionalism in military
8th January 2022
By CLIFFORD FAIPARIK
THE PNG Defence Force belongs to the whole of Papua New Guinea and not to be dominated by an ethnic group or a region, Prime Minister James Marape says.
“It (PNGDF) is the chief corner stone of our sovereignty in a nation of thousand tribes. From the eastern most part of the country (Autonomous Region Of Bougainville and Milne Bay ) that divides Solomon Island and PNG, to the most northern part (Manus )of our Micronesian neighbors, to the western-most part (West Sepik )that divides PNG with West Papua in Indonesia and to the southern part (Western )that divides PNG, Australia and also Indonesia .The entire of the sovereignty of our nationhood is embodied in the personality of the PNGDF as its role to maintain our sovereignty.”
Marape said that during the promotion of Colonel Mark Goina to Major General and the Announcement of his appointment as the new Chief of PNGDF at Murray Barracks in Port Moresby last week. “It is in our constitution that there must have a regional balance in our key constitutional office holders. In this context, in police, we have the Commissioner from New Guinea Island and chief of PNGDF from the Papuan region who earns his stripes on merit. And in the rank and file of the PNGDF, we have qualified military officers from all over the country. And many of our appointments in public office is regionally balanced. “We maintain a harmony to ensure that key constitutional offices holders are regionally balanced. And that is to ensure that the country is always protected as we progress forward.
”Marape said that “Appointments of public office holders is not based on the region you coming from. But is based on the best man available for that job. And having consider everything we got Goina as the new chief of PNGDF. Our challenges remain huge in security, tribalism, and now we face a challenge of a part of our country (Autonomous Region of Bougainville) trying to break away from us (PNG). Also election is coming up and you (PNGDF) will support the Police.
Forgot politics and remain focused on your job. Marape also acknowledge the outgoing Chief of PNGDF Major General Gilbert Toropo. “For eight years he has stepped up to hold the Force that was under resourced and underfunded. But he has to go and we have appointed him as the High Commissioner to New Zealand.
Caption: Mark Goina’s wife Mirah pinning the ranks to her husband’s shoulders with the help of the Prime Minister James Marape and Deputy Chief Of Staff Colonel Tim Marsden at the Officers mess at Murray Barracks in Port Moresby last week.
