$4.1 million in cryptocurrency funneled to Ukrainian military since Russia invaded

PUBLISHED FRI, FEB 25 2022 10:36 AM EST

UPDATED 4 HOURS AGO.MacKenzie Sigalos

Donations being funneled to the Ukrainian army in cryptocurrencies like bitcoin are in the millions of dollars, according to new data from blockchain analytics firm Elliptic.

Research shows that $4.1 million in crypto has been raised for the military since the invasion began, including a single $3 million donation early Friday.

GP: Russian army military vehicles are seen in Armyansk, Crimea: Ukraine Russia Conflict 220225 - 107020797

Russian army military vehicles are seen in Armyansk, Crimea, on February 25, 2022.

Stringer | AFP | Getty Images

Donations being funneled to the Ukrainian army in cryptocurrencies like bitcoin are in the millions of dollars, according to new data from blockchain analytics firm Elliptic.

Research shows that $4.1 million in crypto has been raised by nongovernmental organizations and volunteer groups in Ukraine since the invasion began, including a single $3 million donation early Friday.

On Thursday alone, one NGO received over $675,000 in bitcoin, and by Friday morning, that number had ballooned to more than $3.4 million thanks to that one-off $3 million donation.

For years, volunteer groups have played a critical role in the Russia-Ukraine conflict. These organizations have augmented the work of Ukraine's military by offering additional resources and manpower. When Ukraine's pro-Russian president Viktor Yanukovych was ousted in 2014, for example, legions of organized volunteers stepped up to support protesters.

Typically, these organizations receive funds from private donors via bank wires or payment apps, but cryptocurrencies such as bitcoin have emerged as an important alternative funding method, since they allow for quick, cross-border donations which bypass financial institutions that might block payments to Ukraine.

But the Ukrainian Ministry of Defense has made it clear that it won't accept crypto donations directly.

A statement on the government's website said that "national legislation does not allow the Ministry of Defense of Ukraine to use other payment systems ('Webmoney,' 'Bitcoin,' 'PayPal,' etc.)."

That means that while the military welcomes donations for logistics and medial support, those contributions have to go through fiat channels.

What the crypto is being used for

Activists have deployed the crypto for a variety of purposes, including equipping the Ukrainian army with military equipment, medical supplies and drones, as well as funding the development of a facial recognition app that identifies if someone is a Russian mercenary or spy.

"Cryptocurrency is particularly suited to international fundraising because it doesn't respect national boundaries and it's censorship-resistant — there is no central authority that can block transactions, for example in response to sanctions," said Tom Robinson, Elliptic's chief scientist.

"Cryptocurrency is increasingly being used to crowdfund war, with the tacit approval of governments," said Robinson of Elliptic, which sells blockchain analytics tools to banks and some of the world's largest cryptocurrency platforms, including Binance and Circle.

One such group, Come Back Alive, which began accepting cryptocurrency in 2018, provides the military with equipment, training services and medical supplies. It also funded the development of a drone-based reconnaissance and targeting system for Ukrainian artillery units.

Other groups supporting the efforts of the Ukrainian resistance have asked for donations in crypto assets, such as nonfungible tokens, or NFTs.

Cryptocurrency is increasingly being used to crowdfund war, with the tacit approval of governments.

Tom Robinson

ELLIPTIC'S CHIEF SCIENTIST

As Ukraine's central bank cracks down on digital money transfers in connection with a nationwide declaration of martial law — and Moscow unleashes airstrikes and ground troops — some Ukrainians are also turning to cryptocurrencies.

Kuna, a popular Ukrainian crypto exchange, shows that domestic buyers are paying a premium for Tether's USDT stablecoin, which is pegged to the price of the U.S. dollar.

"We don't trust the government. We don't trust the banking system. We don't trust the local currency," said Michael Chobanian, founder of Kuna, in an interview with Coindesk. "The majority of people have nothing else to choose apart from crypto.

Read More

𝐒𝐚𝐲𝐚𝐩 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐞𝐛𝐚𝐬𝐚𝐧 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐚𝐭𝐮 𝐃𝐚𝐥𝐚𝐦 𝐖𝐞𝐬𝐭 𝐏𝐚𝐩𝐮𝐚 𝐀𝐫𝐦𝐲 (𝐖𝐏𝐀)

Jubi – Konflik dan perpecahan internal di antara Pejuang Gerilya maupun Pemimpin Komando Militer Papua Barat telah terjadi sejak lama. Hal ini dipandang sebagai persoalan utama yang merupakan salah satu hambatan dalam proses perjuangan pembebasan rakyat West

Selama bertahun-tahun itu pula proses rekonsiliasi dan konsolidasi Komando Militer Papua Barat dilakukan. Dalam catatan Jubi, sekitar 13 kali proses rekonsiliasi ini dilakukan, yakni :

1. Pembentukan Pasukan Sukarelawan Papua (PVK), tahun 1961-1963, di Holandia, West Papua, sebagai Embrio Organisasi Sayap Militer West Papua.

2. Deklarasi Batalion Kasuari, tanggal 19 April 1964, di Manokwari, Pegunungan Arfak. West Papua.

3. Deklarasi TPN-OPM. Tanggal 01 Juli 1971, di Tanah Waris, West Papua.

4. Pertemuan Para Pemimpin Faksi PMK dan Marvik antara Tuan Jacob Pray dan Tuan Zet Rumkorem yang difasilitasi oleh Pemerintah Republik Vanuatu, pada tahun 1985, di Port Fila.

5. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 1998, di Markas Viktoria, Scotyau, Bewani, PNG.

6. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2004, Markas Besar, Merauke, West Papua.

7. Kongres Tingkat Tinggi TPN. PB, 2005, di Ilaga West Papua.

8. Deklarasi Dewan Militer TPN.PB, 2005, di Markas Viktoria, Scotyau, Bewani, PNG.

9. Kongres Nasional TPN.PB, 2006, di Markas Border, PNG.

10. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2006, di Markas Tingginamburt, Puncak Jaya, WP.

11. Kongres Tingkat Tinggi TPN.PB, 2007, di Markas Bring, Grimim Nawa, WP.

12. Persatuan Sayab Militer West Papua, TRWP, 2012, di Markas Border, PNG.

13. Kongres Tingkat Tinggi, TNPB, 2016, di Serui, West Papua.

Beberapa kali pula Kongres Militer West Papua telah dilakukan dalam rangkaian rekonsiliasi namun tak tercatat secara resmi.

“Beberapa momentum rekonsiliasi dan konsolidasi internal komando militer tersebut diatas adalah sebuah dinamika adanya perbedaan pandangan atau pendapat tentang struktur kepemimpinan nasional dan strategi operasional komando militer secara umum,” ungkap John Rumbiak, Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengenai proses rekonsiliasi dan konsolidasi yang terjadi selama ini.

Menurut Rumbiak, proses ini telah tuntas sejak tiga tahun lalu, tepatnya setelah Deklarasi Saralana, tanggal 27 November – 03 Desember 2017 saat ULMWP melakukan Kongres Tingkat Tinggi (KTT) Pertama, yang dihadiri oleh Para Pemimpin dari semua Komponen Perjuangan Sipil, Diplomasi Politik dan Militer West papua untuk membahas dan memutuskan agenda kerja dan struktur kepemimpinan ULMWP, periode 2018 – 2020.

Dalam Forum KTT tersebut para pemimpin dari Komponen Militer Papua Barat yaitu Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN. PB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), mendapat kesempatan waktu untuk menyampaikan beberapa pandangan umum tentang perkembangan perjuangan di dalam negeri, salah satunya menyangkut perpecahan internal Komando Militer yang sedang terjadi.

“Dibutuhkan upaya persatuan kembali secara nasional,” lanjut Rumbiak, mengenai kesimpulan dari pandangan umum tersebut.

Sesuai dengan pandangan politik dari militer tersebut maka, Forum KTT Pertama ULMWP, telah memutuskan untuk mengeluarkan Rekomendasi Tentang Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Komando Militer Papua Barat, dan kemudian dilanjutkan oleh Ketua Eksekutif ULMWP, yang saat itu baru terpilih (Beny Wenda).

Dikatakan oleh Rumbiak, sesuai dengan keputusan KTT Pertama ULMWP, tahun 2017, kemudian RAKER Eksekutif ULMWP Ke-I tentang struktur kerja eksekutif dan pelimpahan kewenangan kerja Biro Pertahanan dan Keamanan ULMWP, biro ini telah menyelesaikan program kerja prioritas yaitu Rekonsiliasi dan Konsolidasi Internal Militer Papua Barat secara Nasional (Sorong – Merauke) yang kemudian membentuk panitia Kongres Luar Biasa I West Papua Army (WPA). Anggota panitia ini merupakan perwakilan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB).

Kongres Luar Biasa ini menghasilkan beberapa keputusan antara lain :

1. Para Panglima Komando TPNPB, TRWP dan TNPB telah menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam agenda kerja perjuangan Bangsa West Papua

2. Para Panglima Komando TPN.PB, TRWP, dan TNPB, telah menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam satu nama West Papua Army.

3. Para Panglima Komando TPN.PB, TRWP, dan TNPB, menyepakati, memutuskan dan menyatakan bersatu dalam satu garis kordinasi komando West Papua Army dibawah ULMWP.

4. Struktur Koordinasi Kerja Komando West Papua Army berbentuk Semi Negara.

“Hasil ini telah dilampirkan untuk diketahui oleh seluruh Komponen Perjuangan Rakyat West Papua, dan Masyarakat Internasional. Sayap militer West Papua secara resmi dan sah telah menyatakan dukungan penuh kepada ULMWP selaku sayap politik diplomasi. Hal itu terbukti dalam legitimasi tanda tangan dari setiap Panglima Pemegang Komando Militer dari Sorong sampai Merauke,” ujar Rumbiak.

Mengenai keputusan dalam KLB I WPA ini, ketua ULMWP, Benny Wenda mengatakan WPA telah menyatakan siap membela dan melindungi wilayah beserta masyarakat Sipil West Papua dari kejahatan Indonesia dan sekutunya.

“WPA juga menolak dialog antara Jakarta dan West Papua dan mendukung proses perjuangan diplomasi yang di dorong oleh ULMWP,” ujar Wenda.

WPA juga ikut menjaga perdamaian dunia dari ancaman teroris, perdagangan narkotika dan segala jenis perdagangan illegal dan siap melaksanakan Konvensi Den Haag, Kovensi Jenewa 1949 dan Hukum Humaniter Internasional serta hukum internasional lainya yang berlaku di masa perang dan keadaan damai. (*)

PUBLISHED BY

Victor Mambor

3 YEARS AGO

#Jubi

Gambar Pasukan TPNPB saat upacara pengibaran Bendera Bintang Fajar.

Read More

Marape: No place for regionalism in military

 8th January 2022

By CLIFFORD FAIPARIK

THE PNG Defence Force belongs to the whole of Papua New Guinea and not to be dominated by an ethnic group or a region, Prime Minister James Marape says.

“It (PNGDF) is the chief corner stone of our sovereignty in a nation of thousand tribes. From the eastern most part of the country (Autonomous Region Of Bougainville and Milne Bay ) that divides Solomon Island and  PNG,  to the most northern part (Manus )of our Micronesian neighbors, to the western-most part (West Sepik )that divides PNG with West Papua in Indonesia and to the southern part (Western )that divides PNG, Australia and also Indonesia .The  entire of  the sovereignty of our nationhood is embodied in the personality of the  PNGDF as its role to maintain our sovereignty.”

Marape said that during the promotion of Colonel Mark Goina to Major General and the Announcement of his appointment as the new Chief of PNGDF at Murray Barracks in Port Moresby last week. “It is in our constitution that there must have a regional balance in our key constitutional office holders. In this context, in police, we have the Commissioner from New Guinea Island and chief of PNGDF from the Papuan region who earns his stripes on merit. And in the rank and file of the PNGDF, we have qualified military officers from all over the country. And many of our appointments in public office is regionally balanced. “We maintain a harmony to ensure that key constitutional offices holders are regionally balanced. And that is to ensure that the country is always protected as we progress forward.

”Marape said that “Appointments of public office holders is not based on the region you coming from.  But is based on the best man available for that job.  And having consider everything we got Goina as the new chief of PNGDF. Our challenges remain huge in security, tribalism, and now we face a challenge of a part of our country (Autonomous Region of Bougainville) trying to break away from us (PNG). Also election is coming up and you (PNGDF) will support the Police. 

Forgot politics and remain focused on your job.  Marape also acknowledge the outgoing Chief of PNGDF Major General Gilbert Toropo. “For eight years he has stepped up to hold the Force that was under resourced and underfunded. But he has to go and we have appointed him as the High Commissioner to New Zealand. 

Caption: Mark Goina’s wife Mirah pinning the ranks to her husband’s shoulders with the help of the Prime Minister James Marape and Deputy Chief Of Staff Colonel Tim Marsden at the Officers mess at Murray Barracks in Port Moresby last week.

Read More

Riwayat hidup Singkat Senaf Soll Mantan Anggota TNI Yang Membelot Ke TPN.PB Kodap XVI Yahukimo

Riwayat hidup Singkat Senaf Soll Mantan Anggota TNI Yang Membelot Ke TPN.PB Kodap XVI Yahukimo

Selasa, 28 September 2021

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT TPN.PB KODAP XVI YAHUKIMO

Panglima Kodap XVI Yahukimo Brigadir Jendral. Elkius Kobak umumkan profil singkat Senaf Soll.

 Riwayat hidup singkat 

Nama : Senat Sol 

Tempat Tggl Lahir : Yahukimo 23 Juli 1996 

Status : Belum Nika 

         Status Pendidikan 

SD di Kampung Yahukimo dan melanjutkan SMP N. 1 Dekai dan SMA N. 1 setelah Itu, diangkat menjadi Tentara Nasional Indonesia angkatan Udara TNI-AU dan ditugaskan di Batalyon Infanteri Raider 754/Eme Neme Kangasi atau Yonif R 754/ENK adalah sebuah batalyon infanteri Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah Divisi Infanteri 3/Kostrad. Kuala Kencana, Mimika Bagian Brigif R 20/IJK Tipe unit Satuan Tempur Infanteri.

Ketika banyak rakyat ditembak, disiksa, dianiaya, dan diperkosa didepan mata sehingga Senat Soll memilih berkabung dengan TPN.PB Kodap XVI Yahukimo. Kemudian Komandan Batalyon Yalenang menunjuk Senaf Soll sebagai Komandan Operasi.

Tetapi sayangnya Informan memberikan laporan kepada musuh TNI/POLRI sehinggaTelah ditangkap 6 orang dan diantaranya SENAT SOLL mantan anggota TNI ditembak pada 2 September 2021 di kaki. 

Polres Yahukimo membawah langsung berobat di rumah sakit umum POLRI Bhayangkara Jayapura namun ternyata pada minggu 26 September 2021 telah dikabarkan meninggal dunia.

Menurut Laporan Papua Intelegent Servace (PIS) TPN.PB SENAT SOLL memotong dua kaki oleh dokter yang menangani akibatnya kehilangan banyak darah dan menghembuskan Nafas. tetapi mayatnya masih ada ditangan Polisi.

Kami TPN.PB Kodap XVI Yahukimo berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian pasukan terbaik kami. Kepergian SENAT SOLL bukan berarti kami mundur melainkan kami tetap akan lawan sampai Papua Merdeka. Sekalikus Saya Brigjen. Elkius Kobak Panglima Kodap XVI Yahukimo menetapkan Yahukimo adalah Wilayah Perang TPN.PB 

Demikian Laporan profil singkat langsung dari kodap XVI Yahukimo

Brigadir Jendral. ELKIUS KOBAK

======================

Panglima Kodap XVI Yahukimo

ERICK BAHABOL

=============

Komandan Operasi Kodap XVI Yahukimo

 Team Editor : Awak Media The TPNPB-OPMNEWS 

Pewarta : Admin KOMNAS TPNPB-OPM

Foto istimewa Doc TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo .

Read More

Peringatan Keras Kepada Saudara Anton Gobay dan Andy Yeimo Untuk Tidak Manipulasi Document Milik KOMNAS TPNPB-OPM Tentang Perang Pembebasan melalui the TPNPB-OPM NEWS

Hari ini Tanggal 11 September 2021

Peringatan Keras kepada Saudara Anton Gobay dan Andy Yeimo untuk tidak manipulasi document Milik KOMNAS TPNPB-OPM Tentang Perang Pembebasan Nasional Bangsa Papua untuk Rebut kemerdekaan, dan hal ini terpaksa kami umumkan ke public karena tindakan dua oknum ini dengan kelompoknya dibawah Komando Ketua Biro ULMWP Saudara Menaseh Tabuni itu benar-benarmelanggar hak cipta Document Milik KOMNAS TPNPB-OPM.

Ingat bahwa belum merdeka saja kelompok Anton Gobay dan Andy Yeimo telah dan sedang lakukan manipulasi semua Pernyataan KOMNAS TPNPB-OPM, dan mereka publikasikan secara umum tanpa Hak Dan ini adalah Tindakan criminal, dan ada sangsi hukum Revolusi. Setelah merdeka pun ada sangsinya. 

Dalam hal ini, TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA TPNPB-OPM KOMANDO NASIONAL dibawah Pimpinan Panggima Tinggi Gen Naaman Goliath Tabuni dan Komandan Operasi Umum Se Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen Mengatakan bahwa semua Strategi Perang Geriliya di Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai itu Allah pencipta alam semesta Papua sudah mewariskan kepada Komnas TPNPB-OPM, oleh sebab itu barang siapa yang tiru meniru atau manupulasi data Dokumen Kebenaran perjalanan pengorbanan Darah Rakyat Puncak Jaya ,Puncak Ilaga, Tembagapura, Timika, Ndugama, IntanJaya Pengunungan Bintang, Yahukimo, Sorong Maibart dari Tahun 2006 Jenderal Gen Goliat Naman Tabuni Berperang melawan ribuan Pasukan TNI-Polri sampai hari ini adalah Perjalanan Sejarah berliku-liku.

Jikakalau barang siapa bermain atas Penderitaan Rakyat dan lebih khusus Penderitaan Pejuang Revolusioner sejati yang sedang Taru badan lalu Saudara Anton GOBAY dan saudara Andi Yeimo sedang Memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM adalah Melanggar hukum Hak cipta.

Oleh sebab itu kami secara Komando KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua mewakili 34 Kodap menjampaikan kepada Kelompok Kudeta militer tandingan TPNPB-OPM pimpinan Damian Magay Yogi Segera Hentikan Pemalsuan dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua Dibawah Pimpinan Militer Jenderal Gen Goliat Naman Tabuni.

Anda sudah melanggar hukum Hak cipta Dokumen KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua.

Kalau anda sebagai Seorang Jenderal buktikan dengan Hasil kerja keras di lapangan terbuka dan memiliki Kedudukan Hukum yang jelas. Kalau mengklaim Pekerjaan atau Dokumen orang lain Hukum Karma akan mengejar anda dan Kelompok anda.

Berdasarkan dengan Pemalsuan dokumen milik KOMNAS TPNPB-OPM Tertanggal 9 September 2021 berita berjudul Pembakaran Alat berat Oleh pasukan Kodap Ngalum kupel dan Pernyataan sikap Resmi Panglima kodap Sorong Raya.

Anda memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua. Hal ini menjadi Barang Bukti untuk anda akan berhadapan dengan Hukum Revolusi Militer KOMNAS TPNPB-OPM, dan anda berdua dengan Demianus Magai Yogy tidak akan sembunyi dari tuntutan Hukum Revolusi. Itu adalah sangsi atas kejahatan anda melakukan manipulasi document milik KOMNAS TPNPB-OPM. 

Saya Sebagai Penanggung jawab Komando Lapangan umum Se Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen Me-warning Kepada : 

1. Saudaraku Damian Magay Yogi yang Tidak memahami Fungsi Kerja Militer TPNPB-OPM yang sedang berkembang dan Taru badan berperang melawan ribuan Pasukan TNI-Polri, jadi Jangan coba-coba karena anda itu sudah jual harga diri dan sejarah kepada Musu kita bersama Demi Kebentingan Orang Pintar anda dan Orang tua anda Pasukan anda di tipu.

2. Saya Mayjen Lekagak Telenggen Komadan Operasi Umum Se Tanah Papua Perintahkan Saudara Anton Gobai dan Andy Yeimo Segera berhenti Memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua, dan jika masih BANDEL maka Saya akan Perintahkan Eksekusi mati Demi Anggenda Komando Nasional KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua.

3. Seluruh 34 Kodap TPNPB-OPM dibawah Kendali KOMNAS TPNPB-OPM Jaringan Kerja semua Memantau Dan melacak Pemalsuan dokumen tersebut secara sistematis rahasia melalui proses mekanisme kerja, supaya Kelompok yang memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua kita terlihat.

Demi Memperketat Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM, semua Kodap Kerja satu Pintu demi merebut kembali Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Demikian Pernyataan sikap Resmi dan terbuka untuk Pimpinan Militer Tandingan Saudara Damian Magay Yogi yang suka Memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua. Dan terima kasih atas perhatian anda. 

Di Keluarkan di Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM 

Ilaga Puncak Papua, 11 September 2021

Penanggung jawab Komando Nasional TPNPB-OPM Se Tanah Papua.

Komadan Operasi Umum Se Tanah Papua.

ttd

Mayor Jenderal Lekagak Telenggen 

=============================

Mengetahui Panglima Tinggi Komando Nasional TPNPB-OPM Se Tanah Papua

ttd

Jenderal Goliat Naman Tabuni

==========================

Pewarta :Admin TheTpnpb OpmNews 

Foto istimewa Doc KOMNAS TPNPB-OPM

Read More

TPN OPM.Menolak Komando TPN OPM Bentukam Menase Tabuni

The TPNPB-OPM NEWS

Paniai 2 September 2021

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA ,TPNPB OPM KOMANDO NASIONAL KODAP 13 PANIAI KEGENIPO.

  SURAT PENOLAKAN

Terkait KTT Tandingan Yang di lakukan Oleh Manase Kebe Tabuni dan Saudara Damian Magay Yogi .

Saya sebagai pemimpin Militer TPNPB-OPM kodap 13 kegepani pania, Brigadir Jenderal LAMEK TAPLO dan Mayor Enos Alwolmabin  

Menolak dengan Tegas KTT tandingan yang dilakukan oleh Manase Tabuni dan Damian Magay Yogi 

Kami tanya siapkah Manase Tabuni orang yang Tidak punya lapangan itu berhenti Mengklaim diri sebagi panglima.

Saya pimpinan kodap 13 Matius Gobai sejarah Kontitusi 1961-1971 maka dengan Dasar ini kami perang maka oleh sebab itu panglima diatas kertas itu berhenti. 

Panglima Tinggi di Papua Yang Punya Lapangan Perang ialah , Jenderal Naman GOLIAT TABUNI 

dan Komadan Operasi Umum Se Tanah Papua Mayor Jenderal LEGAGAK TELENGGEN   

Di Daerah pertahan kodap 13 kegepanipo pania kami akan jaga siapa dia kelompok ULMWP yang menghancurkan perjuangan Murni Ini ...?

Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap 13 Sangat menolak segala upaya yang di klaim oleh Kelompok Militer Binaan Indonesia.

Di keluarkan di Markas kodap 13

3 September 2021.

Di Paniai..

Read More

Indonesian Soldiers Killed During Papuan Separatist Raid

The attack, which claimed the lives of four soldiers, was the deadliest to have taken place in the region this year.

Papuan separatist rebels have killed four government soldiers and wounded two others during a raid on a military post in the predawn hours of September 2, Indonesian military officials said.

Dozens of assailants believed to belong to the West Papua National Liberation Army (WPNLA), the military wing of the Free Papua Organization, stormed a post in Maybrat regency and attacked six soldiers with arrows, machetes, and other basic weapons, Hendra Pesireron, the spokesperson of the West Papua regional military command, said in a statement.

As provincial military commander Maj. Gen. I Nyoman Cantiasa told a separate news conference, “About 30 people or more believed to be separatist terrorists armed with machetes attacked the post in the early hours of Thursday, resulting in the deaths of four members of the Indonesian Army and two others suffering stab wounds.” Cantiasa added that he had deployed two platoons of soldiers “to hunt down the group” responsible for the attacks.

WPNLA spokesperson Sebby Sambom quickly claimed responsibility for the attack, the deadliest on state security forces this year in West Papua, one of two provinces which make up the unsettled Papua region in Indonesia’s east.

“Our militants under the orders of the West Papua Liberation Army supreme commander Goliath Tabuni are responsible for this morning’s attack,” he said in a statement yesterday. Sambom called on the government to negotiate with the Free Papua Organization (OPM). Otherwise, “The war will not stop,” he added. “It will continue in Papua as long as Indonesia is still occupying (Papuan) land.”

Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.

The attack follows the killing of two construction workers in Yahukimo regency, whose bodies were burned near a bridge project on August 23. Earlier this week, police arrested four suspected members of the WPNLA for the killings.

Papua was incorporated into Indonesia in 1969 on the basis of a U.N.-sponsored referendum – the Act of Free Choice – that Papuan nationalists say was very far from free. Since then, a low-level insurgency has persisted in the region, flaring up periodically in response to the exploitation of the region’s rich natural resources and the transmigration of thousands of people from other parts of the archipelago.

The situation in Papua has grown increasingly tense over the past few years, as separatist forces have launched violent and daring attacks on soldiers and civilians that it accuses of facilitating the region’s occupation, bringing a heavy-handed and disproportionate response from the Indonesian military.

In November, the regional U.N. Human Rights Office expressed its concern about the rash of violence and arrests that have taken place since 2018. “Military and security forces have been reinforced in the region and there have been repeated reports of extra-judicial killings, excessive use of force, arrest and continuous harassment and intimidation of protesters and human rights defenders,” the U.N. statement said.

The situation has worsened since April, when separatist fighters ambushed and killed Brig. Gen. Gusti Putu Danny Nugraha, the head of Indonesia’s intelligence agency in the eastern province. The assassination led the government to formally designate Papuan separatists “terrorists” and deploy additional troops to the region.

The campaign has resulted in deaths on both sides, dozens of arrests, and the mass displacement of Papuan villagers caught in the middle of the conflict. Then, in July, Jakarta renewed and amended a Special Autonomy Law that local activists say will increase Jakarta’s grip over the restive but resource-rich region.

Source The Diplomat

Read More