Search This Blog
Tuesday, September 28, 2021
Riwayat hidup Singkat Senaf Soll Mantan Anggota TNI Yang Membelot Ke TPN.PB Kodap XVI Yahukimo
Tuesday, September 14, 2021
Peringatan Keras Kepada Saudara Anton Gobay dan Andy Yeimo Untuk Tidak Manipulasi Document Milik KOMNAS TPNPB-OPM Tentang Perang Pembebasan melalui the TPNPB-OPM NEWS
Tuesday, September 7, 2021
TPN OPM.Menolak Komando TPN OPM Bentukam Menase Tabuni
Indonesian Soldiers Killed During Papuan Separatist Raid
The attack, which claimed the lives of four soldiers, was the deadliest to have taken place in the region this year.
Papuan separatist rebels have killed four government soldiers and wounded two others during a raid on a military post in the predawn hours of September 2, Indonesian military officials said.
Dozens of assailants believed to belong to the West Papua National Liberation Army (WPNLA), the military wing of the Free Papua Organization, stormed a post in Maybrat regency and attacked six soldiers with arrows, machetes, and other basic weapons, Hendra Pesireron, the spokesperson of the West Papua regional military command, said in a statement.
As provincial military commander Maj. Gen. I Nyoman Cantiasa told a separate news conference, “About 30 people or more believed to be separatist terrorists armed with machetes attacked the post in the early hours of Thursday, resulting in the deaths of four members of the Indonesian Army and two others suffering stab wounds.” Cantiasa added that he had deployed two platoons of soldiers “to hunt down the group” responsible for the attacks.
WPNLA spokesperson Sebby Sambom quickly claimed responsibility for the attack, the deadliest on state security forces this year in West Papua, one of two provinces which make up the unsettled Papua region in Indonesia’s east.
“Our militants under the orders of the West Papua Liberation Army supreme commander Goliath Tabuni are responsible for this morning’s attack,” he said in a statement yesterday. Sambom called on the government to negotiate with the Free Papua Organization (OPM). Otherwise, “The war will not stop,” he added. “It will continue in Papua as long as Indonesia is still occupying (Papuan) land.”
Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.
The attack follows the killing of two construction workers in Yahukimo regency, whose bodies were burned near a bridge project on August 23. Earlier this week, police arrested four suspected members of the WPNLA for the killings.
Papua was incorporated into Indonesia in 1969 on the basis of a U.N.-sponsored referendum – the Act of Free Choice – that Papuan nationalists say was very far from free. Since then, a low-level insurgency has persisted in the region, flaring up periodically in response to the exploitation of the region’s rich natural resources and the transmigration of thousands of people from other parts of the archipelago.
The situation in Papua has grown increasingly tense over the past few years, as separatist forces have launched violent and daring attacks on soldiers and civilians that it accuses of facilitating the region’s occupation, bringing a heavy-handed and disproportionate response from the Indonesian military.
In November, the regional U.N. Human Rights Office expressed its concern about the rash of violence and arrests that have taken place since 2018. “Military and security forces have been reinforced in the region and there have been repeated reports of extra-judicial killings, excessive use of force, arrest and continuous harassment and intimidation of protesters and human rights defenders,” the U.N. statement said.
The situation has worsened since April, when separatist fighters ambushed and killed Brig. Gen. Gusti Putu Danny Nugraha, the head of Indonesia’s intelligence agency in the eastern province. The assassination led the government to formally designate Papuan separatists “terrorists” and deploy additional troops to the region.
The campaign has resulted in deaths on both sides, dozens of arrests, and the mass displacement of Papuan villagers caught in the middle of the conflict. Then, in July, Jakarta renewed and amended a Special Autonomy Law that local activists say will increase Jakarta’s grip over the restive but resource-rich region.
Source The Diplomat
Monday, August 16, 2021
Opinion: PNG should act now
Saturday, August 14, 2021
PENAIKAN BENDERA NASIONAL PAPUA BARAT SETENGAH TIANG MENGHORMATI: TAN SENG THAY
Friday, August 13, 2021
West Papua - The Independence Option: Indonesia Scrambles For Its Space
Monday, August 9, 2021
The Chinese mechanic who secretly led a 40-year Melanesian revolution
Sunday, August 8, 2021
Siaran Pers: Bebaskan Victor Yeimo
Year Old OPM guerilla fighter arrives in Vanimo on an emergency mission
Saturday, July 24, 2021
West Papua - UN Human Rights Declaration Article 19. The Morning Star Flag flies without frontiers in Vanimo
Tuesday, July 13, 2021
BREAKING NEWS!!!: Rabu (14/06/2021) aksi demonstrasi damai Ditanggi Terror TNI
BREAKING NEWS!!!Pada hari ini, Rabu (14/06/2021) aksi demonstrasi damai yang dipimpin mahasiswa Papua di Jayapura, dalam rangka menolak Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus Papua) telah dibubarkan secara paksa ditandai dengan tindakan kriminal oleh Tentara dan Polisi Indonesia.
Tentara dan Polisi Indonesia (TNI/Polri) bertindak sangat arogan, dimana beberapa mahasiswa telah dipukul hingga berdarah-darah. Sebagian lainnya telah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.
Hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum yang diawasi internasional adalah solusi bagi West Papua.Referendum Yes…!!!
Referendum Yes…!!! Referendum Yes…!!! Referendum Yes…!!! Mohon advokasi dan pantauan media!
Source: ULMWP Dept of Political Affairs
#WestPapua#TolakOtsusJilidII#TolakOtsusPapua#TolakUndangUndangOtsus#MahasiswaPapua#MahasiswaUncen#FreeWestPapua#Referendum
Wednesday, July 7, 2021
New Caledonia has a new President! Louis Mapou
Wednesday, June 23, 2021
Indonesia’s Look East Pacific Diplomacy – Damage Control Mode, Time To Show Cause?
Friday, June 18, 2021
MARAPE: CHINA's GROWING PRESENCE IS NOT A THREAT TO PNG
Thursday, May 27, 2021
Langkah Strategis Penyelesaian Papua 2021
Friday, February 12, 2021
Ratusan Nyawa Melayang Sia-Sia, Konflik Papua Harus Segera Diakhiri
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan turut berduka cita atas tewasnya seorang anggota TNI Prada Agus Kurnia setelah diserang Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kematian Prada Agus Kurnia menyusul 46 anggota TNI yang telah lebih dulu gugur selama menjalankan tugas dalam konflik berkepanjangan di Papua .
![]() |
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta. Foto/dpr.go.id |
"Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. Semoga Prada Agus Kurnia diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran, aamiin," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1/2021).
Ia menyampaikan bahwa konflik Papua harus segera diakhiri. Menurutnya, ratusan nyawa melayang sia-sia, dan kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan itu. "Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," katanya.
Menurut dia, klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti. Kata Sukamta, salah satu rencana pemerintah adalah pemekaran wilayah. Dia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menjalankan rencana tersebut. Jangan sampai pemekaran bertujuan untuk merebut lahan-lahan milik rakyat Papua.
"Kami mendapatkan kabar mengenai perusahaan kelapa sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini bukti tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi walaupun dalihnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua," katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berpendapat bahwa pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.
"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbaru di antara kasus HAM lain yang sudah terjadi bertahun tahun lalu di Papua," katanya.
Maka itu, legislator asal daerah pemilihan Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur. Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.
"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," katanya.