a service by www.wantok.biz

Find your Domain:

Login

Email Address:
Password:

or Register?

Click here to register with us

This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Search This Blog

Tuesday, September 28, 2021

Riwayat hidup Singkat Senaf Soll Mantan Anggota TNI Yang Membelot Ke TPN.PB Kodap XVI Yahukimo

Riwayat hidup Singkat Senaf Soll Mantan Anggota TNI Yang Membelot Ke TPN.PB Kodap XVI Yahukimo

Selasa, 28 September 2021
TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT TPN.PB KODAP XVI YAHUKIMO
Panglima Kodap XVI Yahukimo Brigadir Jendral. Elkius Kobak umumkan profil singkat Senaf Soll.

 Riwayat hidup singkat 
Nama : Senat Sol 
Tempat Tggl Lahir : Yahukimo 23 Juli 1996 
Status : Belum Nika 
         Status Pendidikan 

SD di Kampung Yahukimo dan melanjutkan SMP N. 1 Dekai dan SMA N. 1 setelah Itu, diangkat menjadi Tentara Nasional Indonesia angkatan Udara TNI-AU dan ditugaskan di Batalyon Infanteri Raider 754/Eme Neme Kangasi atau Yonif R 754/ENK adalah sebuah batalyon infanteri Tentara Nasional Indonesia yang berada di bawah Divisi Infanteri 3/Kostrad. Kuala Kencana, Mimika Bagian Brigif R 20/IJK Tipe unit Satuan Tempur Infanteri.

Ketika banyak rakyat ditembak, disiksa, dianiaya, dan diperkosa didepan mata sehingga Senat Soll memilih berkabung dengan TPN.PB Kodap XVI Yahukimo. Kemudian Komandan Batalyon Yalenang menunjuk Senaf Soll sebagai Komandan Operasi.

Tetapi sayangnya Informan memberikan laporan kepada musuh TNI/POLRI sehinggaTelah ditangkap 6 orang dan diantaranya SENAT SOLL mantan anggota TNI ditembak pada 2 September 2021 di kaki. 

Polres Yahukimo membawah langsung berobat di rumah sakit umum POLRI Bhayangkara Jayapura namun ternyata pada minggu 26 September 2021 telah dikabarkan meninggal dunia.

Menurut Laporan Papua Intelegent Servace (PIS) TPN.PB SENAT SOLL memotong dua kaki oleh dokter yang menangani akibatnya kehilangan banyak darah dan menghembuskan Nafas. tetapi mayatnya masih ada ditangan Polisi.

Kami TPN.PB Kodap XVI Yahukimo berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian pasukan terbaik kami. Kepergian SENAT SOLL bukan berarti kami mundur melainkan kami tetap akan lawan sampai Papua Merdeka. Sekalikus Saya Brigjen. Elkius Kobak Panglima Kodap XVI Yahukimo menetapkan Yahukimo adalah Wilayah Perang TPN.PB 

Demikian Laporan profil singkat langsung dari kodap XVI Yahukimo

Brigadir Jendral. ELKIUS KOBAK
======================
Panglima Kodap XVI Yahukimo

ERICK BAHABOL
=============
Komandan Operasi Kodap XVI Yahukimo
 Team Editor : Awak Media The TPNPB-OPMNEWS 
Pewarta : Admin KOMNAS TPNPB-OPM
Foto istimewa Doc TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo .

Tuesday, September 14, 2021

Peringatan Keras Kepada Saudara Anton Gobay dan Andy Yeimo Untuk Tidak Manipulasi Document Milik KOMNAS TPNPB-OPM Tentang Perang Pembebasan melalui the TPNPB-OPM NEWS

Hari ini Tanggal 11 September 2021

Peringatan Keras kepada Saudara Anton Gobay dan Andy Yeimo untuk tidak manipulasi document Milik KOMNAS TPNPB-OPM Tentang Perang Pembebasan Nasional Bangsa Papua untuk Rebut kemerdekaan, dan hal ini terpaksa kami umumkan ke public karena tindakan dua oknum ini dengan kelompoknya dibawah Komando Ketua Biro ULMWP Saudara Menaseh Tabuni itu benar-benarmelanggar hak cipta Document Milik KOMNAS TPNPB-OPM.

Ingat bahwa belum merdeka saja kelompok Anton Gobay dan Andy Yeimo telah dan sedang lakukan manipulasi semua Pernyataan KOMNAS TPNPB-OPM, dan mereka publikasikan secara umum tanpa Hak Dan ini adalah Tindakan criminal, dan ada sangsi hukum Revolusi. Setelah merdeka pun ada sangsinya. 

Dalam hal ini, TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA TPNPB-OPM KOMANDO NASIONAL dibawah Pimpinan Panggima Tinggi Gen Naaman Goliath Tabuni dan Komandan Operasi Umum Se Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen Mengatakan bahwa semua Strategi Perang Geriliya di Tanah Papua dari Sorong sampai Samarai itu Allah pencipta alam semesta Papua sudah mewariskan kepada Komnas TPNPB-OPM, oleh sebab itu barang siapa yang tiru meniru atau manupulasi data Dokumen Kebenaran perjalanan pengorbanan Darah Rakyat Puncak Jaya ,Puncak Ilaga, Tembagapura, Timika, Ndugama, IntanJaya Pengunungan Bintang, Yahukimo, Sorong Maibart dari Tahun 2006 Jenderal Gen Goliat Naman Tabuni Berperang melawan ribuan Pasukan TNI-Polri sampai hari ini adalah Perjalanan Sejarah berliku-liku.

Jikakalau barang siapa bermain atas Penderitaan Rakyat dan lebih khusus Penderitaan Pejuang Revolusioner sejati yang sedang Taru badan lalu Saudara Anton GOBAY dan saudara Andi Yeimo sedang Memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM adalah Melanggar hukum Hak cipta.

Oleh sebab itu kami secara Komando KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua mewakili 34 Kodap menjampaikan kepada Kelompok Kudeta militer tandingan TPNPB-OPM pimpinan Damian Magay Yogi Segera Hentikan Pemalsuan dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua Dibawah Pimpinan Militer Jenderal Gen Goliat Naman Tabuni.

Anda sudah melanggar hukum Hak cipta Dokumen KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua.

Kalau anda sebagai Seorang Jenderal buktikan dengan Hasil kerja keras di lapangan terbuka dan memiliki Kedudukan Hukum yang jelas. Kalau mengklaim Pekerjaan atau Dokumen orang lain Hukum Karma akan mengejar anda dan Kelompok anda.

Berdasarkan dengan Pemalsuan dokumen milik KOMNAS TPNPB-OPM Tertanggal 9 September 2021 berita berjudul Pembakaran Alat berat Oleh pasukan Kodap Ngalum kupel dan Pernyataan sikap Resmi Panglima kodap Sorong Raya.

Anda memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua. Hal ini menjadi Barang Bukti untuk anda akan berhadapan dengan Hukum Revolusi Militer KOMNAS TPNPB-OPM, dan anda berdua dengan Demianus Magai Yogy tidak akan sembunyi dari tuntutan Hukum Revolusi. Itu adalah sangsi atas kejahatan anda melakukan manipulasi document milik KOMNAS TPNPB-OPM. 

Saya Sebagai Penanggung jawab Komando Lapangan umum Se Tanah Papua Mayor Jenderal Lekagak Telenggen Me-warning Kepada : 

1. Saudaraku Damian Magay Yogi yang Tidak memahami Fungsi Kerja Militer TPNPB-OPM yang sedang berkembang dan Taru badan berperang melawan ribuan Pasukan TNI-Polri, jadi Jangan coba-coba karena anda itu sudah jual harga diri dan sejarah kepada Musu kita bersama Demi Kebentingan Orang Pintar anda dan Orang tua anda Pasukan anda di tipu.

2. Saya Mayjen Lekagak Telenggen Komadan Operasi Umum Se Tanah Papua Perintahkan Saudara Anton Gobai dan Andy Yeimo Segera berhenti Memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua, dan jika masih BANDEL maka Saya akan Perintahkan Eksekusi mati Demi Anggenda Komando Nasional KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua.

3. Seluruh 34 Kodap TPNPB-OPM dibawah Kendali KOMNAS TPNPB-OPM Jaringan Kerja semua Memantau Dan melacak Pemalsuan dokumen tersebut secara sistematis rahasia melalui proses mekanisme kerja, supaya Kelompok yang memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua kita terlihat.

Demi Memperketat Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM, semua Kodap Kerja satu Pintu demi merebut kembali Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

Demikian Pernyataan sikap Resmi dan terbuka untuk Pimpinan Militer Tandingan Saudara Damian Magay Yogi yang suka Memalsukan Dokumen Milik KOMNAS TPNPB-OPM Se Tanah Papua. Dan terima kasih atas perhatian anda. 

Di Keluarkan di Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM 
Ilaga Puncak Papua, 11 September 2021
Penanggung jawab Komando Nasional TPNPB-OPM Se Tanah Papua.

Komadan Operasi Umum Se Tanah Papua.

ttd
Mayor Jenderal Lekagak Telenggen 
=============================

Mengetahui Panglima Tinggi Komando Nasional TPNPB-OPM Se Tanah Papua

ttd
Jenderal Goliat Naman Tabuni
==========================

Pewarta :Admin TheTpnpb OpmNews 
Foto istimewa Doc KOMNAS TPNPB-OPM

Tuesday, September 7, 2021

TPN OPM.Menolak Komando TPN OPM Bentukam Menase Tabuni

The TPNPB-OPM NEWS

Paniai 2 September 2021

TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL PAPUA BARAT ORGANISASI PAPUA MERDEKA ,TPNPB OPM KOMANDO NASIONAL KODAP 13 PANIAI KEGENIPO.

  SURAT PENOLAKAN

Terkait KTT Tandingan Yang di lakukan Oleh Manase Kebe Tabuni dan Saudara Damian Magay Yogi .

Saya sebagai pemimpin Militer TPNPB-OPM kodap 13 kegepani pania, Brigadir Jenderal LAMEK TAPLO dan Mayor Enos Alwolmabin  

Menolak dengan Tegas KTT tandingan yang dilakukan oleh Manase Tabuni dan Damian Magay Yogi 
Kami tanya siapkah Manase Tabuni orang yang Tidak punya lapangan itu berhenti Mengklaim diri sebagi panglima.

Saya pimpinan kodap 13 Matius Gobai sejarah Kontitusi 1961-1971 maka dengan Dasar ini kami perang maka oleh sebab itu panglima diatas kertas itu berhenti. 

Panglima Tinggi di Papua Yang Punya Lapangan Perang ialah , Jenderal Naman GOLIAT TABUNI 
dan Komadan Operasi Umum Se Tanah Papua Mayor Jenderal LEGAGAK TELENGGEN   

Di Daerah pertahan kodap 13 kegepanipo pania kami akan jaga siapa dia kelompok ULMWP yang menghancurkan perjuangan Murni Ini ...?

Kami Pimpinan dan Pasukan TPNPB-OPM Kodap 13 Sangat menolak segala upaya yang di klaim oleh Kelompok Militer Binaan Indonesia.

Di keluarkan di Markas kodap 13
3 September 2021.
Di Paniai..

Indonesian Soldiers Killed During Papuan Separatist Raid

The attack, which claimed the lives of four soldiers, was the deadliest to have taken place in the region this year.

Papuan separatist rebels have killed four government soldiers and wounded two others during a raid on a military post in the predawn hours of September 2, Indonesian military officials said.

Dozens of assailants believed to belong to the West Papua National Liberation Army (WPNLA), the military wing of the Free Papua Organization, stormed a post in Maybrat regency and attacked six soldiers with arrows, machetes, and other basic weapons, Hendra Pesireron, the spokesperson of the West Papua regional military command, said in a statement.

As provincial military commander Maj. Gen. I Nyoman Cantiasa told a separate news conference, “About 30 people or more believed to be separatist terrorists armed with machetes attacked the post in the early hours of Thursday, resulting in the deaths of four members of the Indonesian Army and two others suffering stab wounds.” Cantiasa added that he had deployed two platoons of soldiers “to hunt down the group” responsible for the attacks.

WPNLA spokesperson Sebby Sambom quickly claimed responsibility for the attack, the deadliest on state security forces this year in West Papua, one of two provinces which make up the unsettled Papua region in Indonesia’s east.

“Our militants under the orders of the West Papua Liberation Army supreme commander Goliath Tabuni are responsible for this morning’s attack,” he said in a statement yesterday. Sambom called on the government to negotiate with the Free Papua Organization (OPM). Otherwise, “The war will not stop,” he added. “It will continue in Papua as long as Indonesia is still occupying (Papuan) land.”

Enjoying this article? Click here to subscribe for full access. Just $5 a month.

The attack follows the killing of two construction workers in Yahukimo regency, whose bodies were burned near a bridge project on August 23. Earlier this week, police arrested four suspected members of the WPNLA for the killings.

Papua was incorporated into Indonesia in 1969 on the basis of a U.N.-sponsored referendum – the Act of Free Choice – that Papuan nationalists say was very far from free. Since then, a low-level insurgency has persisted in the region, flaring up periodically in response to the exploitation of the region’s rich natural resources and the transmigration of thousands of people from other parts of the archipelago.

The situation in Papua has grown increasingly tense over the past few years, as separatist forces have launched violent and daring attacks on soldiers and civilians that it accuses of facilitating the region’s occupation, bringing a heavy-handed and disproportionate response from the Indonesian military.

In November, the regional U.N. Human Rights Office expressed its concern about the rash of violence and arrests that have taken place since 2018. “Military and security forces have been reinforced in the region and there have been repeated reports of extra-judicial killings, excessive use of force, arrest and continuous harassment and intimidation of protesters and human rights defenders,” the U.N. statement said.

The situation has worsened since April, when separatist fighters ambushed and killed Brig. Gen. Gusti Putu Danny Nugraha, the head of Indonesia’s intelligence agency in the eastern province. The assassination led the government to formally designate Papuan separatists “terrorists” and deploy additional troops to the region.

The campaign has resulted in deaths on both sides, dozens of arrests, and the mass displacement of Papuan villagers caught in the middle of the conflict. Then, in July, Jakarta renewed and amended a Special Autonomy Law that local activists say will increase Jakarta’s grip over the restive but resource-rich region.

Source The Diplomat

Monday, August 16, 2021

Opinion: PNG should act now

The sad truth is PNG didn't have any say, instead , being a loyal friend to Indonesia building bilateral relations,economical ties on trade and investment with all their "sub-standard" technology and products , copying cheap policies, without any sensibilities or anticipation of Indonesia's military strategies, interventionist foreign policy,with all their evil plans to maintain their illegal grasps over the whole island of New Guinea(not West Papua alone).
Indonesia is a sub-standard nation,under influence and control of US which is only building war crap in Indonesia in exchange of West Papuan resources.

Remember, Png resources are entering Indonesia as well, unnoticed and unregulated by the authority 

Victor Yeimo is the victim of racism and human rights violations caused by Indonesian security forces directed by R.I govt, whose arrest was totally unconstitutional and the process applied for detaining is all inhumane resulted in the deterioration of his personal health.
This protest was staged peacefully and legally conducted to beg Indonesia govt for the release of Victor Yeimo unconditionally because the warrant of arrest issued over his detention was not in accordance and was unnecessary. It was only an absurdity.

He is the voice of West Papuan people concerning human rights, freedom of speech over their sovereignty against the oppressor and the authoritarian R.I.

Very sad...it should be PNG and not Vanuatu(a separate Island) who stand up for West Papua melanesians even to the point of representing them in the UNGA resolution meeting last September.

Saturday, August 14, 2021

PENAIKAN BENDERA NASIONAL PAPUA BARAT SETENGAH TIANG MENGHORMATI: TAN SENG THAY

KEPADA:
PARA PEDJOANG KEMERDEKAAN PAPUA BARAT & RAKJAT PAPUA DI GARIS DEPAN DAN DIASPORA.

PENAIKAN BENDERA NASIONAL PAPUA BARAT SETENGAH TIANG 
MENGHORMATI: TAN SENG THAY

PAHLAWAN REVOLUSI RAKJAT PAPUA 
60 TAHUN IKUT AKTIF DAN MEMIMPIN PERDJOANGAN BAGI HAK POLITIK UNTUK MERDEKA SEPIHAK. AMANAT PROKLAMASI JANG MEMANDATKAN JAKOB H. PRAI HARUS NJATAKAN PROKLAMASI DAN SETH J. RUMKOREM DIPILIH SELAKU PROKLAMATOR DAN MEMPROKLAMIRKAN NEGARA REPUBLIK PAPUA BARAT PADA TANGGAL 1 DJULI 1971.

HARI SENIN, 16 AGUSTUS 2021
BENDERA NASIONAL PAPUA BARAT ( MORNING STAR ) DAPAT DIKIBARKAN SETENGAH TIANG BAGI SETIAP PEDJOANG SESUAI KONDISI MASING-MASING.

PENAIKAN BENDERA DJAM 07:00 PAGI BERKIBAR S/D 
DJAM 18:00 SORE DITURUNKAN.

KITA SETIAP PEDJOANG DIUNDANG DAN BERLAPANG DADA UNTUK MENGHORMATI DAN BERIKAN SALUUT TERAKHIR KEPADA ALMARHUM.

TTD
SIMON PETRUS SAPIOPER 
PRESIDEN NGRWP 
DEN HAAG, BELANDA.

Friday, August 13, 2021

West Papua - The Independence Option: Indonesia Scrambles For Its Space

What is it doing in Melanesia?

The vocabulary on decolonisation in the Pacific changed since the Cold War Era ended in early 90s. In 1960s, Indonesia had a valid excuse to step in. UNTEA. 

And, the inalienable right to self - determination for West Papua was to be stepped up, progressed, to the UN General Assembly by Indonesia. Indonesia carried the label UNTEA for a reason.

West Papua was qualified to be independent from day one. The Cold War stopped the process of self - government. 55 years later, today. 21st Century Indonesia is insane.

He was the almost beatified scientist whose theories of relativity were quickly deemed the most momentous product of human thought.

Albert Einstein:

'Insanity is when you do the same things over and over, and expect a different outcome'.

It is time to step out, and be gone.

Right now, Indonesian detention of Papuan independence leader Victor Yeimo draws international concern.

The ' pebble in Jakarta's shoes' will never be wished away.

Free West Papua!

https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/449061/indonesian-detention-of-papuan-victor-yeimo-draws-int-l-concern

Monday, August 9, 2021

The Chinese mechanic who secretly led a 40-year Melanesian revolution

28 May 2020 , By Rohan Radheya *

In 1975 when Tan Sen Thay fled his native land Indonesia he arrived in the Netherlands with just two gulden and a traditionally woven West Papuan noken bag.

Traditional accessories from West Papua alongside the outlawed West Papuan independence flag, the Morning Star.Traditional accessories from West Papua alongside the outlawed West Papuan independence flag, the Morning Star. Photo: Rohan Radheya
The Chinese Indonesian claimed to Dutch immigration authorities that he was a senior representative of The West Papuan government, a predominantly black elite from a Melanesian province in Indonesiaʼs most Eastern federation.

Their government was on a critical stage waging a poorly equipped rebellion for independence.

"If we do not get Dutch assistance immediately, we will be wiped out," he warned.

Tan Sen insisted that the Dutch had a moral obligation to help West Papua. After the infamous Trikora incident between the Netherlands and Indonesia in 1961, the Dutch were forced to relinquish Papua under international pressure.

In 1969, West Papua was annexed by Indonesia in a highly criticised referendum known as the Act of Free Choice.

Some 1025 tribal leaders were rounded up to vote for the political status of a population of nearly one million native Papuans while Indonesian soldiers allegedly held entire villages at gunpoint. The participants voted unanimously for Indonesian control.

Serious allegations of human rights violations would follow, including claims of war crimes and genocide committed against indigenous Papuans. Tan Sen and his comrades swore they would not accept the result of the referendum, but would continue battling Indonesia for the fate of the resource-rich island.

Hills overlooking the West Papuan capital, Jayapura.Hills overlooking the West Papuan capital, Jayapura. Photo: Rohan Radheya
The Dutch government realised that by deporting Tan Sen, he would almost certainly be persecuted at return. He was granted political asylum in The Netherlands.

After first setting foot in The Netherlands, Tan Sen started working in an old garage in the Hague, just a few miles away from the Dutch Parliament.

"I then picked the Hague, the seat of the Dutch parliament because the Dutch government had a moral obligation to free my country," he said.

The garage was a famous hotspot for producing golf cars that were nationally renowned in those days.

As a mechanic Tan Sen earned a minimum wage of 1000 gulden a month (about US$500 at the time) for working 80 hours a week. He would send the majority of his pay back to his comrades in West Papua who were launching sporadic hit and run attacks on Indonesian soldiers from the rugged forests of West Papua.

The remaining money he would wrap in a loin cloth and hide under his pillow while just surviving on simple instant noodles.

"A penny saved is a penny earned, that was my motto," he said. After toiling for 12 years Tan Sen decided he had saved enough money to open his own gift-shop.

He named it after West Papuaʼs capital Hollandia (now named Jayapura).

His antique gift shop sold everything from imported porcelain statues and rare astrological gem stones to Confucian art paintings and cheap Chinese jewellery.

Money started to flow in and Tan Senʼs hard work began to pay off. He intensified his contributions to the Organisasi Papua Merdeka or OPM ( Free Papua Movement).

A rare photo of Tan Sen Thay (right) with Louis Nussy (left), an former high ranking Commander of the OPM, taken in the Hague, The Netherlands 2016.A rare photo of Tan Sen Thay (right) with Louis Nussy (left), an former high ranking Commander of the OPM, taken in the Hague, The Netherlands 2016. Photo: NGRWP
Tan Sen is still living in the Hague today, two blocks away from my home. In spring 2016 when I visited Tan Sen in the Hague he had closed his shop and converted it into his home.

Aged 92 and in perfect health, he had by then already made enough savings to secure his retirement. A wise Confucian who holds some of the best kept secrets to a lost history, Tan is still hoping one day to return to his beloved fatherland.

Warning me not to take photos and to leave my phone in the hall with my shoes, he shows me old documents that ''no one has ever seen": old black and white photos of West Papuan guerrillas in the 1970's, transaction data from high profile West Papuan sympathisers around the globe and testimonials from freshly joined recruits worldwide.

"Did you know that during the fall of Soeharto, one of his relatives came to us and offered us $500,000 to purchase arms?'' Tan Sen asks.

I'm a little bit sceptical until he shows me records with numbers, dates, and figures relating to a foreign bank account.

He tells me that before he will die, he will send all documents to Leiden University in the Netherlands and sell them for a million euros. The profit will go to his West Papuan wife.

West Papuan guerrillas of the OPM or Organisasi Papua Merdeka at their headquarters in the jungle of Papua.West Papuan guerrillas of the OPM or Organisasi Papua Merdeka at their headquarters in the jungle of Papua. Photo: Rohan Radheya
For years Tan Sen designed and weaved handmade uniforms, then smuggled them back to the OPM via refugee camps in areas near the border with PNG.

He would also arrange asylum for West Papuan refugees and finance their trips overseas to help them resettle in countries such as Sweden and Greece.

West Papuans who later took asylum in all corners of Europe had heard about him. In admiration at what he did for West Papua, they would address him as 'Meneer Tan' (Lord Tan) or 'Bapak Tan' (Father Tan) and send him homemade sago cakes with flowers and gifts.

If anyone wanted to join the independence movement abroad, Tan Sen was the only one mandated by the leadership of the OPM to take their oath of loyalty.

Recruits had to put their right hand on the bible, and smell the outlawed West Papuan morning star flag. If Tan Sen deemed them fit, they could join.

Seth Jafeth Rumkorem, the proclamator of the Republic of West Papua on 1 July,1971.
Seth Jafeth Rumkorem, the proclamator of the Republic of West Papua on 1 July,1971. Photo: NGRWP
The Quest for Nationhood
Tan Sen Thay was born in Surabaya, Indonesia in a wealthy Chinese family. Growing up as a Chinese Indonesian during the 1965 communist purge by Soeharto, his family fled to West Papua in fear of persecution. His parents were Hokkien transmigrants who migrated to Indonesia from China in search of a better life.

After making generous contributions to Papuan communities, his family soon started to build a respected reputation around The Abepura neighbourhood in West Papuaʼs capital Jayapura. When young Tan Sen saw mass human rights violations committed against West Papuans at the hands of the Indonesian Army, it angered him.

He made a drastic decision. The next day he would depart to the jungles to join the Papuan movement led by a former Papuan-Indonesian Sergeant named Seth Jafeth Rumkorem.

Rumkorem was a young charismatic Papuan officer trained in the Indonesian military academy in Bandung. His father Lukas Rumkorem had been part of a nationalistic Indonesian militia called Barisan Merah Putih. Initially both father and son opened their arms for the Indonesians after Dutch departure.

But after seeing Indonesian cruelty committed against his fellow countrymen, Seth Rumkorem would soon defect and go on to orchestrate a decades-long rebel insurgency from the Papuan jungles against the Indonesian army over the fate of the Western half of New Guinea island.

On 1 July 1971 Rumkorem and his followers gathered in the border areas with PNG. The intention was to boycott Papuan-Indonesian elections. In consultation with Tan Sen and other prominent Papuans, Rumkorem proclaimed a constitution, senate, army, national flag, and anthem.

The proclamation read as follows:

''To all the people of Papua, from Numbai to Merauke, from Sorong to Baliem(Star Mountains) and from Biak to Adi Island. With the help and blessing of God Almighty, we take this opportunity to declare to you all that today, 1 July 1971, the land and people of Papua have been proclaimed to be free and independent (de facto and de jure) May God be with us, and may the world be advised, that the true will of the people of Papua to be free and independent in their own homeland has been met.''

A Prao or traditional Melanesian boat at the town of Vanimo in Papua New Guinea near the border with Indonesian-controlled West Papua.A Prao or traditional Melanesian boat at the town of Vanimo in Papua New Guinea near the border with Indonesian-controlled West Papua. Photo: Rohan Radheya
Sink or Swim
Tan Sen was a pious, gentle-mannered introvert with no real experience in war but with his steadfast loyalty and ethnic background he was considered the ultimate propaganda tool by his senior black commanders. Rumkorem appointed him as Minister of Finance in his cabinet.

Tan was asked to travel abroad to lobby for West Papuan independence. With a small delegation Tan Sen set off to London, Senegal and Solomon Islands to muster international support. His fellow comrades under the leadership of Rumkorem would stay fighting from the dense Papuan bush until Tan Sen and co managed to find diplomatic support.

"But without outside help it was impossible," claimed Louis Nussy, one of Rumkoremʼs most trusted associates, who explained that their small force couldn't match the Indonesian Army for equipment.

"The Indonesians were supplied by allies such as Russia and the United States. We were just depending on old rusty mouser rifles that we occasionally managed to snatch away from Indonesian soldiers," he explained.

"There was no ammunition. We would just melt iron in the midst of the jungle," he said.

A West Papuan guerilla of the OPM (Free Papua Movement).A West Papuan guerilla of the OPM (Free Papua Movement). Photo: Rohan Radheya
Rumkorem and his comrades continued to suffer heavy casualties, and were losing huge terrain on a daily basis. After being pushed out of cities such as Jayapura, Biak and Manokwari, Rumkorem started to realise that it was a 'sink or swim' situation. He and his supporters retreated back to the forests while Tan Sen ended up taking asylum in the Netherlands.

Tan ran out of funds to continue his lobby abroad. "Returning would be suicide," he later testified.

"A chain is only as strong as its weakest link. This was certainly the case in our context," said Louis Nussy, who is now exiled in Greece.

"We were very efficient in guerrilla tactics but without proper hardware we were facing tough sledding.

"We realised it was just a matter of time before we would be captured or killed," he explained.

In the meantime with Tan abroad, Rumkorem gained valuable intelligence from fellow independence fighters who had fled to Australia. A cell of West Papuan sympathisers at the highest political level in Vanuatu, were secretly willing to lend weapons and ammunition.

In 1982, Rumkorem decided to leave for the PNG border town of Vanimo to sail to Vanuatu. He was accompanied by eight of his most trusty men.

The plan was straightforward. Rumkorem would leave for arms and return back in a month.

He summoned his intelligence branch PIS (Papua Intelligence Service) and ordered them to obtain accurate weather schedules in PNG waters.

"What Rumkorem did not know was that the head of his intelligence unit had been detained and tortured by the notorious Indonesian special forces Kopassanda,'ʼ said Sonny Saba, one of Rumkoremʼs eight companions.

"In jail he was bribed and given the task to become an informant we would later found out.

"The enemies strategy was clear. Lure away the shepherd and there will just be sheep," explained Saba, who now lives in exile in PNG.

"Rumkorem knew Indonesian Army tactics inside out, since he was a former Indonesian sergeant."

"When he was away, the rebels would be a body without a brain," he said.

Sonny Saba at his home in the border town of Vanimo, Papua New Guinea.Sonny Saba at his home in the border town of Vanimo, Papua New Guinea. Photo: Rohan Radheya
The head of Rumkoremʼs intelligence unit then came up with a date just before a devastating storm would strike PNG waters.

Rumkorem left full leadership on the shoulders of his defence minister, Richard Joweni and departed to Vanuatu.

Facing the storm, their prao (traditional Melanesian boat) broke down in the Pacific Ocean and they ended up stranded in Rabaul without food and supplies.

A Dutch map of RabaulA Dutch map of Rabaul Photo: Supplied
Fearing Indonesian pressure, PNG officials told Rumkorem they could not stay, but they also did not want to extradite them.

In Rabaul, the Papuans met NY Times journalist Colin Campbell. Rumkorem declared to him that his movement sought a revolution, universal human rights, freedom, democracy and social justice.

When asked if it included any Marxist factions, he replied, ''No, our country is a Christian country.''

Betrayal
When Rumkorem eventually realised that there were no weapons in Vanuatu, he called Tan Sen in the Hague.

"Rumkorem was crying, and understood he was tricked," said Tan Sen. "He told me he wanted to return to West Papua."

"I told him that I gained valuable intelligence that the Indonesians had sealed the border and were waiting for his return... returning would be suicide."

"Don't bite off more than you can chew," I told him.

"Discredition is the better part of valour and you are no use to us death, I warned him."

Tan Sen then arranged asylum for Rumkorem in Greece.

From Greece, Rumkorem migrated to the Netherlands from where he continued to lobby for West Papuan independence till his death in 2010, in Wageningen.

A family of West Papuan refugees grieving at the grave of Seth Jafeth Rumkorem in the Hague.A family of West Papuan refugees grieving at the grave of Seth Jafeth Rumkorem in the Hague. Photo: Rohan Radheya
Rumkoremʼs departure would be a devastating blow for the remaining West Papuan fighters in the forest who had few or no military experience nor weapons.

Rumkoremʼs successor in West Papua Richard Joweni continued to wage a three-decades long guerrilla insurgency after Rumkoremʼs departure, but he was also no match against the modern weapons of the Indonesian army.

Fearing the death of more of his men, Joweni finally signed a ceasefire with Jakartaʼs special envoy Dr Farid Hussein in 2011, known as the 11-11-11-11 agreement.

The deal was brokered on 11 November 2011, at 11 o'clock at OPM headquarters in the West Papuan jungle.

Dr Hussein earlier also brokered a ceasefire with the independence movement in Aceh in what led to the Helsinki agreement which provided a basis for peace in the restive Indonesian region.

General Richard Joweni of the OPM (Free Papua Movement) posing with bodyguards at the OPM headquarters in the jungle of West Papua. General Richard Joweni of the OPM (Free Papua Movement) posing with bodyguards at the OPM headquarters in the jungle of West Papua. Photo: Rohan Radheya
Joweni would later sneak out of West Papua using a fake passport and travel to Vanuatu to meet with Prime Minister Moana Carcasses Kalosil in 2013.

There he would discuss a proposal to lobby for West Papuan membership in the Melanesian Spearhead Group.

After the death of Joweni in 2015, the quest was carried onwards by the United Liberation Movement for West Papua under the stewardship of Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek, Octo Mote and others, then eventually taken over by Oxford-based Benny Wenda.

Having attained observer status in the MSG the ULMWP has gained a measure of international recognition that worries Jakarta.

West Papuan Author and Journalist Aprila Wayar grieving at the grave of Seth Jafeth Rumkorem in the Hague.West Papuan Author and Journalist Aprila Wayar grieving at the grave of Seth Jafeth Rumkorem in the Hague. Photo: Rohan Radheya
Duct-taped windows
In Tan Sen's living room hangs several old photos of ancient Confucian war-gods, a religion that was strictly forbidden during Soeharto's rule.

The living room is decorated with several book closets full of rusty files and old documents. He has pasted all windows with duck tape and builded a fence around the glass in fear of Indonesian spies.

Tan Sen claims the military attache of the Indonesian consulate in the Hague recently paid him a visit.

"He asked for a list of West Papuan independence fighters who lived in exile in The Netherlands," Tan reveals.

"I would be royally rewarded."

"What did you do?" I ask curiously.

"What else? I slammed the door at his nose," he laughs viciously.

Tan Sen doesn't trust the internet and doesn't own a smart phone. He doesn't speak English but is fluent in Dutch.

He reads the full Dutch newspaper in the morning, take notes and then puts the newspaper in his archive. Tan has a full closet of newspapers dating back to 1980.

This pioneering figure in the Papuan independence movement uses an old landline number to occasionally remain in contact with his old comrades in the jungle.

He enquires about the latest developments in the MSG where the ULMWP continued to appeal for full membership.

It is as if the world has passed him by. Most West Papuans do not even know he is alive today.

Even Papuan intellectuals, activists, international journalists, and the young generation of Papuan fighters I met during my trips in West Papua did not know who Tan Sen was.

It has become clear that when the first generation of West Papuan independence fighters fled Papua, they took a huge chunk of Papuan history alongside with them.

The result was that the younger Papuan generation lost a huge part of their own history.

When I ask whether he remains optimistic for West Papuan Independence, Tan Sen says he feels disappointed by the new generation of Papuan independence fighters who don't deem him fit to lead them any longer.

They would not visit him or include him in the decision making because they felt he was not a native Papuan and not eligible.

Young West Papuan guerrillas of the OPM or Organisasi Papua Merdeka (Free Papua Movement) at their jungle headquarters. Young West Papuan guerrillas of the OPM or Organisasi Papua Merdeka (Free Papua Movement) at their jungle headquarters. Photo: Rohan Radheya
"How would you define a Papuan today?" he asks.

"There are tens of thousands of Papuans serving in Indonesian armed forces today.

"They consider themselves Indonesians. Why canʼt I consider myself Papuan Melanesian?

"If race would define your identity or nationality, there wouldn't be white Africans or black Europeans today," he explains, citing the plight of white Afrikaners in post independent Zimbabwe.

"What will happen to the millions of Indonesian transmigrants that are born in Papua after 1962 and consider themselves Papuan? " he stresses.

I remain silent. He pauses before concluding.

"I am still optimistic that I can return to a free and independent West Papua one day," he shrugs.

*Rohan Radheya is an award-winning filmmaker, documentary photographer and journalist from the Netherlands

Sunday, August 8, 2021

Siaran Pers: Bebaskan Victor Yeimo

Siaran Pers
KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA
Nomor : 011/SP-KPHHP/VIII/2021
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA SEGERA PINDAHKAN VIKTOR F YEIMO DARI RUTAN MAKO BRIMOB KE RUTAN LAPAS ABEPURA

“Kepala Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Papua Wajib Awasi Implementasi Hak-Hak Viktor F Yeimo Sebagai Tersangka”
Pada tanggal 6 Agustus 2021, Pinyidik Polda Papua melakukan pelimpahan berkas dan tahanan atas nama Viktor F Yeimo ke Kejaksaan Negeri Jayapura. Pelimpahan Berkas dan tahanan itu dilakukan di Mako Brimob Polda Papua secara virtual dimana pihak penyidik bersama berkas dan Viktor F Yeimo didampingi kuasa hukum dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua di Mako Brimob sementara jaksa penerima Berkas dan tahanan berada di Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura. 
Dengan berdasarkan pada ketentuan Penyerahan berkas perkara khususnya dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) huruf b, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka sebelum jaksa melakukan introgasi kepada Viktor F Yeimo secara virtual, Kuasa Hukum Viktor F Yeimo sempat menanyakan alasan Pelimpahan Berkas dan tahanan secara virtual kepada jaksa selanjutnya sebagai jawabannya Jaksa mengatakan bahwa dirinya ada kesibukan di kantor sehingga dilakukan secara virtual. Pada prinispnya Pelimpahan Berkas dan tahanan secara virtual tidak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga tentunya yang dilakukan oleh jaksa itu jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan pelimpahan berkas dan tahanan yang berlaku. Berdasarkan fakta pelanggaran tersebut, melahirkan pertanyaan tersendiri berkaitan dengan komitmen pemenuhan hak-hak Viktor F Yeimo sebagai tersangka yang dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 oleh jaksa sepanjang Viktor F Yeimo akan menjalani status sebagai tahanan jaksa.  
Fakta pelanggaran hak-hak tersangka secara jelas-jelas terjadi pada saat jaksa menanyakan Viktor F Yeimo terkait ada hal yang ingin disampaikan, selanjutnya Viktor F Yeimo meminta pindahkan TAHANAN DARI RUTAN MAKO BRIMOB KE RUTAN LAPAS ABEPURA dengan pertimbangan pemenuhan hak-hak Viktor F Yeimo sebagai tersangka yang diawal menjalani tahanan di Mako Brimob Polda Papua sempat terabaikan akibat SOP Mako Brimob Polda Papua serta kondisi psikologi Viktor F Yeimo yang tinggal sendirian dalam Rutan Mako Brimob Polda Papua dan kepengapan dalam Rutan Mako Brimob Polda Papua yang dapat membahayakan kesehatan tubuhnya. Permintaan Viktor F Yeimo dengan argumentasi serta pengalaman yang dijalani sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 itu tidak dijawab secara professional oleh jaksa sebab beberapa kali terjadi miskomunikasi akibat jaringan internet sehingga suara handphone putus-putus. Terlepas dari itu, Jaksa yang menerima berkas dan tersangka Viktor F Yeimo juga tidak menyampaikan dengan jelas di Rutan mana jaksa akan menahan Viktor F Yeimo. 
Terlepas dari itu, melalui fakta ketidak hadiran jaksa di Mako Brimob Polda Papua sehingga jaksa tidak berkordinasi secara langsung dengan Kepala Seksi Provos Mako Brimob Polda Papua terkait tersangka Viktor F Yeimo akan dititipkan di Rutan Mako Brimob Polda Papua ataukah di Rutan mana ?. Selain itu, jaksa juga tidak mengatakan jadwal antar makanan bagi tersangka Viktor F Yeimo yang masih ditahan di Mako Brimob Polda Papua. 
Semua fakta hukum diatas secara langsung menujukan bahwa Institusi Kejaksaan Negeri Jayapura melalui jaksa penerima berkas dan tersangka atas nama Viktor F Yeimo terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum” sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) huruf b, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena dilakukan secara virtual. Terlepas dari fakta tersebut, sikap Institusi Kejaksaan Negeri Jayapura melalui jaksa penerima berkas dan tersangka atas nama Viktor F Yeimo menunjukan dugaan akan terjadi pelanggaran hak-hak Viktor F Yeimo sebagai tersangka yang dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka pemenuhan hak-hak Viktor F Yeimo sebagai tersangka yang dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku Kuasa Hukum Viktor F Yeimo menegaskan kepada :
1. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Cq Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura segera menjawab Permintaan pemindahan TAHANAN DARI RUTAN MAKO BRIMOB KE RUTAN LAPAS ABEPURA;
2. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua segera perintahkan Jaksa Pengawas Kajati Papua Cq Jaksa Pengawas Kajari Jayapura memeriksa Jaksa penerima berkas dan tersangka atas nama Viktor F Yeimo yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah pasal 8 ayat (3) huruf b, UU Nomor 8 Tahun 1981;
3. Kepala Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Papua wajib mengawasi Institusi Kejaksaan Negeri Jayapura dalam mengimplementasi hak-hak Viktor F Yeimo sebagai tersangka yang dijamin dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. 
Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Jayapura, 7 Agustus 2021
Hormat Kami
KOALISI PENEGAK HUKUM DAN HAM PAPUA
(LBH Papua, PAHAM Papua, AlDP, PBH Cenderawasi, KPKC Sinode Tanah Papua, SKP Fransiskan Jayapura, Elsham Papua, Walhi Papua, Yadupa Papua dan lain-lain)
EMANUEL GOBAY, S.H.,MH
(Kordinator Litigasi)
Narahubung :
082199507613

#PapuaLivesMatter
#bebaskanJUBIRPRP
#bebaskanvictoryeimo
#NKRIPenja74h
#TolakOtsusJilidII
#PembebasanNasionalPapuaBarat
#BlackLivesMatter
#PetisiRakyatPapua
#PapuaMerdeka
#MasyarakatAdatPapua
#FreeWestPapua

Year Old OPM guerilla fighter arrives in Vanimo on an emergency mission

16 Year Old OPM guerilla fighter arrives in Vanimo on an emergency mission to seek medical attention as the humanitarian crisis in West Papua escalates 

The Vanimo General Hospital has met the measurement in its continued support and all its endeavors to discharge the responsibilities under the Geneva Convention regarding offering medical attention to casualties of the armed conflict in West Papua. 
Ottis Tabuni(shown in the photo), 16 years old and from Wamena was suspected to be an OPM guerilla arrived in Vanimo early on Wednesday morning this week by a motorized dinghy on an emergency mercy mission to receive treatment for bullet wounds he suffered when the continuing Indonesian military operation to flush out the OPM rebels in the Puncak Jaya area of the Highlands of West Papua began targeting innocent civilians. 

A spokesman for Free West Papua Campaign, PNG Chapter, based in Vanimo said:   

‘ He was wounded seriously when the Indonesian military shot at innocent women and children who fled their village as the military cracked down on OPM guerillas in the Puncak Jaya area of West Papua’. 
‘The military then brought the wounded to be treated at the Bayang Karya Military Hospital at Kota Raja in Jayapura, and the 18 year old was among them’
.
‘While undergoing treatment for the past 2 to 3 months, the 18 year old boy escaped with the help of family members who organised for him to cross the border to receive medical treatment in Vanimo’.

According to family members the doctors at the Military Hospital at Kota Raja deliberately failed to remove bullet pellets lodged in the stomach and knees of the 18 year old boy in order to cause his death.
‘2 weeks ago one of the wounded died whilst receiving medical treatment’, and the 18 year old boy is also very weak and showing signs that his body is not responding to treatment’.

The Indonesian military pursued the boy when he escaped from the military hospital at but failed to stop him. It is understood the Indonesian Consulate in Vanimo is concerned about OPM guerillas receiving medical treatment at the Vanimo General Hospital across the border based on humanitarian grounds. In January this year the Vanimo General Hospital assisted to carry out an autopsy in order to identify and analyse the factors leading to the death of the late Danny Kogoya, an OPM Commander, who also had been receiving medical treatment at a military hospital in Jayapura before arriving in Vanimo under similar circumstances as the 18 year old boy. After his death his family requested for an autopsy which was later ordered by the Vanimo District Court.

It is understood an emergency surgical operation was done on Ottis Tabuni yesterday following the results of an x –ray scan on Wednesday. A surgical scissors was found in his stomach believed to be placed there by military doctors who did surgery on him in the military hospital in Jayapura(shown in the photo).

The Indonesian Consulate could not be reached for comment.

Saturday, July 24, 2021

West Papua - UN Human Rights Declaration Article 19. The Morning Star Flag flies without frontiers in Vanimo

The Morning Star flag, West Papua’s symbol of hope and aspiration for freedom from Indonesian rule, fluttered in the wind and embraced the sky at Yako Village for a period of two weeks from 22 June to 11 July 2014. While the Indonesian Consulate in Vanimo fumed it is off beam and way off the mark in discharging its role as a frontline spy organization for Indonesia in promoting such agenda, and hence Indonesia’s national interests. These national interests, because of the situation in West Papua, would be anti – western Democracy as the final form government to drive human civilization forward. It means Indonesia perhaps must account better for its handling of West Papua, and meet the bar of the international community already amplified in political science and academic discourses on the ‘Greek Tragedy’.  Indonesia for a long time, and counting, got it wrong. 

As 300 West Papuan traditional artists put the issue to rest about who they were as a Melanesian people, a full regalia of Melanesian art at the Melanesian Festival of Arts held in Port Moresby produced corresponding ripple effect which infected and affected the pulse of PNG and Melanesia in other subtle ways. The fire burned, and there was smoke. West Sepik police have requested more information from a Vanimo West Coast villager who hoisted the Morning Star flag at Yako Village for a period of two weeks from 22 June to 11 July 2014. The flag was already flying for most of that time to coincide with the Melanesian Festival of Arts held in Port Moresby, and Police in West Sepik Province through its hierarchy responded to what was perhaps a national security concern, and to enforce the country’s laws where necessary. However, this writer chooses not to be short – changed by the authorities and saw nothing wrong with hoisting the Morning Star flag. The following is the narrative of what would be non – issue on PNG soil.

On Thursday 10 July 2014, police detectives requested information over the hoisting of the flag based on occasion triggered by the Indonesian Consul based in Vanimo, but the flag was already flying for the entire duration of the Melanesian Festival of Arts, and only one day remained. The Indonesian Consul was uncomfortable with the display of one of the primary symbols of hope of West Papua’s dream to be free one day, and uneducated about PNG’s model of Western Democracy in which any citizen’s right to express freely within the country’s laws is guaranteed by the PNG Constitution. A few observations are necessary to enable us in Melanesia to assist Indonesia to see the way forward. 

Thus, despite the diplomatic maneuvering by the Indonesian Consulate in Vanimo the standard to go by for all organs  of state in PNG, including the Sandaun Provincial Administration, is to promote PNG’s national interest, and not blunder and be seen to appease the Indonesian Consulate. The Indonesian Consul in Vanimo must be educated to accept the democratic principles that form the basis of our type of government, much like those in established Western democracies of the US, Britain, Australia, France, and Germany. UN Declaration of Human Rights Article 19 which allowed the hoisting of the Morning Star flag without frontiers, anywhere in the world.

Human rights monitors and human rights advocacy in the world, and in Papua New Guinea, have been influenced by the United Nations itself and what it stands for. Secretary-General Kofi A. Annan led the charge to get things done properly. At the Time Warner Center (USA), on 08 December 2006, he urged end to impunity, and set forth ideas to bolster UN efforts to protect human rights. He counted on the work of courageous human rights leaders from around the world. At the time, Secretary – General, Kofi Annan reaffirmed the role of the United Nations. He took offence that the United Nations was failing in its special stake, and a special responsibility, in promoting respect for human rights worldwide but often failed to live up to that responsibility. Kofi Annan was worried that today many governments say they protect human rights but are themselves gross violators of human rights and could never function as effective human rights defenders. Thus, the Secretary-General talked of making human rights central to all the UN's work and to make it the UN’s “third pillar”, on a par with development and peace and security. 

In a hypothetical scenario in which a decision to hoist the Morning Star flag, the symbol of West Papuan hope for independence from Indonesia, became an issue, the logic is simple to navigate through a fallacy knowing the UN’s expectations of its member countries including Indonesia to do more than the little being put in to bolster the UN efforts to protect human rights. Firstly, to hoist the flag was to give real meaning to the principle of “Responsibility to Protect”. In 2005, at the World Summit, the UN formally endorsed the momentous doctrine – which means, in essence, that respect for national sovereignty can no longer be used as an excuse for inaction in the face of genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. For example, what was happening in Darfur up until 2005, was a sign that the UN’s performance has not improved much since the disasters of Bosnia and Rwanda. Sixty years after the liberation of the Nazi death camps, and 30 years after the Cambodian killing fields, the promise of “never again” was  ringing hollow. 
The tragedy of Darfur had raged for over three years up until 2005, and still reports poured in of villages being destroyed by the hundred, and of the brutal treatment of civilians spreading into neighbouring countries. How can an international community which claims to uphold human rights allow this horror to continue? Indonesia is doing the same thing in West Papua today.

Secondly, to hoist the flag was to put an end to impunity. The UN made progress in holding people accountable for the world's worst crimes with the establishment of the International Criminal Court, the work of the UN tribunals for Yugoslavia and Rwanda, the hybrid ones in Sierra Leone and Cambodia, and the various Commissions of Experts and Inquiry, have proclaimed the will of the international community that such crimes must not go unpunished. Indonesia must also account for the genocide and ‘slow – motion’ genocide taking place in West Papua that is well documented, and the United States Congress has followed the situation closely. 

Thirdly, to hoist the flag was to make the point that the rogue – statism in Indonesia is undemocratic, not keeping with the accepted principles of Western Democracy, and there is a need for an anti-terrorism strategy that does not merely pay lip-service to the defence of human rights, but is built on it. At the UN Summit in 2005 all states agreed that “terrorism in all its forms and manifestations, committed by whomever, wherever and for whatever purposes” is “one of the most serious threats to international peace and security”. This is about looking at terrorism in itself as an assault on the most basic human rights, starting with the right to life. 

Finally, to hoist the flag was to admit how human rights defenders could lift their game and not be content with grand statements of principle. It must be an assignment to make human rights a reality in each country. After 60 years of its illegal occupation of West Papua, Indonesia still continues to kill Papuans instead of allowing them to self – determine, a process began by the Dutch colonial masters in 1961. West Papua struggled for 60 years now to be independent and separate from Indonesia’s illegal occupation, an alienable right for all human beings. 
Going by Secretary – General Koffi Annan’s commitment to human rights as a third pillar to be embraced by the UN, West Papuan aspirations for freedom and independence are in order, and cannot be viewed as a national security threat, and therefore request a host country to enforce the country’s laws to suppress such a human right, certainly not on PNG’s shores. Thus, PNG laws were not breached and legal advice suggests that the PNG Constitution which provides for freedom of expression and as such the hoisting of West Papua’s symbol of aspirations for independence and freedom cannot be considered a criminal offence. Furthermore, the hoisting of West Papua’s symbol of aspirations for independence and freedom cannot be considered a summary offence.

It would be normal to reaffirm and espouse what the UN considered was the correct approach to protecting and promoting human rights which is first and foremost a national responsibility. Every member state of the UN can draw on its own history to develop its own ways of upholding universal rights. But many states need help in doing this, and the UN system has a vital role to play. Indonesia has a long way to go yet. The UN Declaration of Human Rights Article 19 states that freedom of expression can be exercised without frontiers. 

In the final analysis, it means the Morning Star flag can be hoisted or displayed at Yako Village or elsewhere in the country and the world as an expression of support for the struggle by West Papua to be free from Indonesian control, and to self – determine a political status separate from Indonesia. An independent West Papua, like PNG, would ensure the United Nations has a special stake, and a special responsibility, in promoting respect for human rights worldwide and importantly concentrate on how to live up to that responsibility at the right time by exercising such human rights guaranteed by the West Papua Constitution and UN Ratifications on Human Rights, Development, Peace and Security. In the Indonesia/PNG talks to build an Indonesian Consulate in Vanimo, the recommendation was to do so quickly so as ‘to force’ a stable relationship between the two nations. This would be a view on progress that was materialistic and not keeping with the spiritual truth and reality, that the very people who live across the border in West Papua are our people – we are a Melanesian race and are brothers and sisters on this one island  land mass. We are not dealing with Indonesians, a simple fact. The Morning Star flag is a simple fact too. It tells the truth about West Papua and therefore an assignment for us all in Melanesia.

Tuesday, July 13, 2021

BREAKING NEWS!!!: Rabu (14/06/2021) aksi demonstrasi damai Ditanggi Terror TNI


BREAKING NEWS!!!Pada hari ini, Rabu (14/06/2021) aksi demonstrasi damai yang dipimpin mahasiswa Papua di Jayapura, dalam rangka menolak Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsus Papua) telah dibubarkan secara paksa ditandai dengan tindakan kriminal oleh Tentara dan Polisi Indonesia.

Tentara dan Polisi Indonesia (TNI/Polri) bertindak sangat arogan, dimana beberapa mahasiswa telah dipukul hingga berdarah-darah. Sebagian lainnya telah ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.

Hak penentuan nasib sendiri melalui mekanisme referendum yang diawasi internasional adalah solusi bagi West Papua.Referendum Yes…!!!

Referendum Yes…!!! Referendum Yes…!!! Referendum Yes…!!! Mohon advokasi dan pantauan media!

Source: ULMWP Dept of Political Affairs

#WestPapua#TolakOtsusJilidII#TolakOtsusPapua#TolakUndangUndangOtsus#MahasiswaPapua#MahasiswaUncen#FreeWestPapua#Referendum





Wednesday, July 7, 2021

New Caledonia has a new President! Louis Mapou

New Caledonia has a new President! Louis Mapou of the Party of Kanak Liberation (Palika) was elected today as President of the Government of New Caledonia. It will be the first time in nearly 40 years that a pro-independence Kanak heads New Caledonia's government. It comes at a crucial time: the French Pacific dependency will hold another referendum on self-determination on 12 December, and President Mapou will join the next leaders’ summit of the Pacific Islands Forum.

Mapou is a leading Kanak activist in New Caledonia’s Southern Province, a former director of the ADRAF land reform agency and a member of the Union Nationale pour l’Indépendence (UNI) parliamentary group in the national Congress. 

He was elected as head of the 11-member multi-party government by 6-4 votes, defeating outgoing President Thierry Santa (with one abstention). While the independence movement has a 6-5 majority in the govt, a 3-3 deadlock between Mapou and UC candidate Samuel Hnepeune stalled this decision for months. Now UC has backed Mapou, and Hnepeune has announced his resignation, opening the way for the next member of the UC-FLNKS list to take his seat.

Louis Mapou élu (in French)
https://www.lnc.nc/article-direct/nouvelle-caledonie/politique/louis-mapou-elu-president-du-gouvernement

New Caledonia to go to referendum on 12 December
https://insidestory.org.au/third-time-lucky-in-new-caledonia/

Photo: President of the Government of New Caledonia Louis Mapou (photo LNC).

Wednesday, June 23, 2021

Indonesia’s Look East Pacific Diplomacy – Damage Control Mode, Time To Show Cause?

Late West Papuan, Franzalbert Joku was its biggest asset. And, any propaganda effort by Indonesia to tell the story of West Papua comes too late. Indonesia has lost a significant asset from its Pacific diplomacy efforts with the recent passing of the West Papuan, Franzalbert Joku.https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/389077/indonesia-loses-pacific-asset-in-franzalbert-joku

He was doing a very good job. But, the facts remain.

The contradictions cannot be wished away. Firstly, in terms of geography Jakarta already lost the game. It is the Indonesian capital city. It is also thousands of kilometers away Jayapura, Port Moresby, Honiara, Port Vila, Suva and Noumea. These are capital cities of the six Melanesian countries including West Papua who make up the membership of MSG.

Secondly, Jakarta must deal with all five countries in Melanesia. West Papua’s Melanesian Papuans belong to the family of Pacific islanders in PNG, Solomon Islands, Fiji, Vanuatu, and Kanaky.

So, Franzalbert Joku was a big plus for Indonesia’s ‘dollar diplomacy’ or ‘soft diplomacy’ after the fall of military dictator Soeharto in 1999. This ‘security approach’ was to contain the secessionist aspiration and Papuan nationalism.

Thirdly, with Franzalbert Joku's passing, the problem with the ‘Look East Pacific Diplomacy’ comes up. And, the gap will become greater for Indonesian diplomats to fill. 

Dr Chauvel said:    

"They have acquired some of that background knowledge, but I don't think that they can speak to their counterparts in Vanuatu, Fiji, Solomon Islands and PNG from the same position as Franzalbert could, as a Pacific Islander." 

Franzalbert Joku was an actor both for, and against the independence struggle. He defined his space in the decades since 1960s as a Papuan nationalist who voted with his feet by crossing the border. But, he also had a profile or dossier that Indonesia needed being a prime ministerial aide and news paper editor in the biggest Melanesian country where he lived most of his professional life. PNG. Or, West Papua. 

It matters little because it is the same Papuan nation.

And, he was on home turf. In the 1960s, scores of Papuan families trickled across the Papuan border. By 1985, the refugee population numbered up to 30,000 at the peak of the exodus to escape persecution from a man – made problem. They voted with their feet as Indonesia invaded.PNG was the sanctuary. But, it was for many years, and still today, not the land of milk and honey for many of them. 

Freedom was the solution. 

Papuans from the other side seemed like cargo cultists. And, West Papua was the unwanted cargo that moved from port to port in the region, and throughout the world looking for its owner. He died a bitter person. PNG was free. West Papua stood right at the tail end. He returned to his homeland.
 
At the 48th Pacific Islands Forum Leaders Meeting in Apia, Western Samoa, in 2017 Franzalbert Joku was a senior staff member of Indonesia’s Ministry of Foreign Affairs. 

He rubbished a peaceful protest highlighting the plight of West Papua in a raised voice, accompanied by the Ambassador of the Republic of Indonesia to New Zealand, Samoa and Tonga, Tantowi Yahya, when he addressed a press conference where they responded to the protest.

Both Ambassador Yahya and Joku emphasised that Indonesia had a role to play in the Pacific especially due to the Pacific community’s focus on the Blue Pacific. 

Mr Yahya said: ‘ …the protest could have overshadowed the main agendas of the conference.’

They said West Papua was not on the agenda.

Mr Joku said West Papua issue is not new to the Pacific:
 
“It’s regrettable that Pacific Islanders all of the sudden want to address the Papua issue, now.” 

He said the Papua issue has been at the forefront since the late 50s and early 60s. 

And, during that period Papuans had seen the worst; and the Pacific Island nations were silent until now when they are making issue about West Papua and its right to independence.https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/391484/vanuatu-minister-wants-stronger-west-papua-stance

’West Papua was relegated to the history pages.’ 

His other statements were:

(1) A lot of constitutional changes have taken place since. For instance, constitutional empowerment, emancipation, and initiatives are underway for Papuans to develop their land.

(2) The conclusion of the West Papua issue will not be dictated by any forum or any other country because Papuans cried for help and no one heard.

(3) Pacific Island Forum is not the place for the issue to be discussed.

(4) West Papua and its future is an issue that cannot be dictated by anyone except Papuans themselves, and they will decide what they want to do.

(5) Pacific Island countries including Australia and New Zealand, have not come to West Papua’s aid.

(6) The steps taken by Jakarta to put in place constitutional mechanism is designed to empower Papuans constitutionally, politically, economically and socially.

(7) Papuans are happy with these arrangements and will pursue the outcomes at their own pace.

He said: ‘….We’ve never seen Samoans and Fijians. And don’t pretend you want to help us. We know what we want. Come and visit West Papua.’ 

Franzalbert joku’s message was simple. It is long past time for West Papua to be free.https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/381522/international-attention-drawn-to-west-papuan-struggle

Thank you, Ondofolo. The fight will go on, the idea stays. RIP freedom fighter. 

(Photo Caption: Late Franzalbert Joku - at the height of the 'Papuan Spring' in 1999/2000 with Papuan nationalism at its peak, he was foreign affairs spokesman; dialogue with Indonesia on West Papuan independence - 'Indonesia's 'security approach' vs UN Responsibility to Protect Doctrine, hard talk is avoided; Foreign Rimbink Pato - former PNG Foreign Minister; ULMWP - Chairman Benny Wenda sent PNG's new PM James Marape congratulatory message; Papuan nationalism - popular mobilisation by Papuans for self - rule still alive today)

Friday, June 18, 2021

MARAPE: CHINA's GROWING PRESENCE IS NOT A THREAT TO PNG

NBC News PNG 

Prime Minister James Marape says he does not see China’s growing presence in the country as a threat to Papua New Guinea’s security.

In a statement, Mr. Marape says China is an important development, investment and trade partner.

He says PNG continues to manage its relationship under the “One China Policy” and the respect and goodwill are mutual. 

Mr. Marape refuted statements in the Australian media purportedly by the PNG Defence Force Commander Major General Gilbert Toropo that the growing Chinese presence is a challenge to PNG’s security. 

This was supposedly made in the context of welcoming the rehabilitation of the naval base in Lombrum, Manus Province. 

Mr. Marape says PNG’s foreign policy of being friends to all and enemies to none continues to define its global relations.

He says the statement purportedly from the PNG Head of Defense is concerning to the Government, and he will be seeking an explanation from Commander Toropo.

Thursday, May 27, 2021

Langkah Strategis Penyelesaian Papua 2021

Setelah membunuh banyak warga sipil tak berdosa, menembak mati sejumlah personil TNI dan Polri dan merusak sejumlah fasilitas, lantas mereka mengancam akan membunuh orang Jawa yang tinggal di Papua. Ancaman itu ditebar oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) setelah pekan lalu pemerintah resmi menetapkan Kelompok Kriminal Senjata (KKB) Papua sebagai teroris.

Sebenarnya pemerintah bisa bersikap lebih tegas, karena OPM kini tidak saja sebagai organisasi yang menuntut pemisahan diri Papua Barat dari NKRI, tapi juga melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata, yang mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan nasional di bumi Papua. Padahal dengan sekedar melabeli status teroris dan kriminal kepada OPM, pemerintah otomatis memiliki keterbatasan dalam mereaksi, setidaknya hanya memiliki wewenang layaknya menumpas teroris di tempat-tempat lain di Indonesia.

Padahal, dengan aksi-aksi OPM yang semakin menjadi-jadi belakangan ini, Pemerintah justru dibuat terkesan gagal menghadirkan negara di sektor pertahanan dan keamanan di Papua, yang membuat legitimasi dan reputasi Indonesia semakin buruk di sana. Pemerintah yang telah menetapkan status “pemberontak” kepada pihak yang dituduh mengacau justru gagal melucuti kemampuan pemberontakan mereka. Jadi jangan disalahkan jika ada saja pihak yang mengenduskan tuduhan bahwa instabilitas di Papua sengaja dibiarkan seperti itu.

Justru dengan mengambil langkah minimal seperti melabeli teroris, tapi secara diam-diam melakukan aksi militer, pemerintah akan semakin menjadi sasaran kritik dari banyak pihak, karena melakukan pelanggaran HAM secara diam-diam. Berbeda dengan bertahan dengan status pemberontak dan separatis, yang mengharuskan Indonesia menyepakati sebuah aksi strategis untuk mencegah terjadinya disintegrasi nasional, yang didukung penuh oleh semua elemen bangsa.

Dan lebih berbahaya lagi jika pemerintah mengikuti permintaan Benny Wenda untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai melalui jalur diplomasi. Jika sampai disepakati, maka posisi bargaining power Indonesia dan Papua di ranah nasional maupun Internasional akan sepadan, yang berarti secara de facto Indonesia mengakui eksistensi negara Papua Barat merdeka yang diwakili OPM. Langkah ini akan semakin mempersulit posisi Indonesia di pentas Internasional, terutama di PBB, yang notabene secara hukum Internasional sudah ada di pihak Indonesia selama ini

Jadi sebenarnya langkah pemerintah yang kurang tegas akan mempersulit pemerintah di kemudian hari, alias hanya menunda-nunda penyelesaian konflik Papua, sampai ke rezim selanjutnya. Jika pemerintah tak tegas, maka OPM dan Benny Wenda akan terus menuntut pemerintah untuk berunding melalui jalur diplomasi di pentas Internasional, yang berarti Indonesia akan semakin kekurangan kontrol dalam mengelola langkah-langkah penyelesaian konflik di Papua. Namun di sisi lain, pemerintah juga nampaknya takut mengambil sikap tegas karena takut berhadapan dengan isu HAM

Masalahnya, jika tidak tegas, maka prospek positif justru ada di pihak OPM, karena berpeluang berujung di meja perundingan internasional. Jadi pemerintah harus memilih langkah yang tepat, tapi juga strategis untuk masa depan. Dan sebenarnya langkah itu sudah terbuka, karena ketua MPR, sebagai perwakilan rakyat nasional, telah tegas meminta pemerintah untuk menindak tegas OPM. Menindaklanjuti itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi masif secara nasional untuk mendapat dukungan penuh dari publik Indonesia bahwa OPM memang pemberontak yang ingin mendirikan negara merdeka dan merusak persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya dukungan masif secara nasional, pemerintah bisa mengumumkan pernyataan perang terhadap OPM, dengan target-target yang terukur agar seminimal mungkin peluang terjadinya pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Artinya, targetnya haruslah OPM secara organisasional dan underbow-underbow-nya. Pernyataan perang ini akan membuat OPM berada pada posisi musuh militer dan politik Indonesia, yang jika tak melakukan penyerahan diri, maka harus bersiap menerima risiko, baik politik, ekonomi, keuangan, dan militer.

Sementara di ranah internasional, pemerintah harus melakukan containment strategy terhadap OPM. Ruang-ruang OPM untuk melakukan diplomasi secara setara dengan Indonesia harus ditutup, dengan dukungan dari negara-negara mitra Indonesia di PBB. Indonesia harus meyakinkan publik internasional di PBB bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, bukan urusan publik Internasional. Artinya, dengan mendapat legitimasi di ranah internasional bahwa urusan Papua adalah urusan internal Indonesia, maka semua tindakan yang diambil Indonesia tidak lagi bergantung kepada lembaga internasional seperti PBB, tapi murni ada di tangan Jakarta.

China melakukan strategi semacam ini untuk isu Uighur, Tibet, dan Hong Kong. Di ranah Internasional, bahkan negara-negara Timur Tengah pun sangat jarang membahas kebijakan China atas Provinsi Xinjiang yang berpenduduk mayoritas muslim Uighur, begitu pula dengan isu Tibet dan Hongkong. China berhasil mengurangi peran Dalai Lama misalnya di pentas Internasional, dan berani melakukan perlawanan diplomatik kepada negara-negara yang tidak memperlakukan persoalan Tibet sebagai persoalan internal China.

Lalu soal Hong Kong. Saat China mengakhiri kesepakatan “one country two system” di Hong Kong, yang seharusnya masih berlaku sampai 2047, dunia bergeming dan Hong Kong dengan mulus akhirnya menjadi bagian dari Mainland China di tahun lalu. Dengan kata lain, China berhasil melakukan negosiasi dengan banyak negara di lembaga-lembaga internasional untuk mengakui bahwa persoalan Xinjiang, Uighur, dan Hong Kong adalah masalah internal China dan Beijing berhak penuh memutuskan solusi yang sesuai dengan kepentingan China untuk menyelesaikannya, tentu saja dengan feedback-feedback yang sepadan bagi negara-negara mitranya

Jadi kembali ke persoalan Papua di ranah Internasional, negosiasi untuk mendapat pengakuan semacam itu tentu memerlukan imbal balik yang sepadan dengan negara-negara yang akan mendukung Indonesia di PBB, terutama negara-negara besar seperti Amerika dan China. Semisal pemerintah bisa mendapatkan dukungan penuh dari Amerika dan Israel untuk menumpas OPM dengan cara Jakarta, jika Indonesia juga menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, misalnya. Jika itu terjadi, maka otomatis negara-negara sekutu Amerika juga berpeluang akan mengikuti langkah Amerika, bahkan akan diikuti oleh negara-negara Timur-Tengah yang bermitra strategis dengan Amerika seperti Saudi dan UEA.

Langkah tersebut kemudian harus diikuti dengan kebijakan ekonomi di Papua. Pemerintah harus membangun Papua lebih serius lagi. Selain infrastruktur, kemiskinan di Papua masih tinggi, penganggurannya pun tak berbeda, juga sama dengan tingkat ketimpangannya. Di saat yang sama, masyarakat Papua terus menyaksikan kekayaan alamnya dikeruk habis-habisan, hutan-hutannya ditebang, lahan mereka dipreteli, dan uangnya entah kemana.

Dengan kondisi itu, perlu evaluasi kebijakan ekonomi dan fiskal untuk Papua, agar keberadaan negara Indonesia bisa mereka rasakan manfaatnya. Bagi hasil pajak wajib diteruskan, namun dana otsus perlu disempurnakan penyalurannya, agar tidak hanya dinikmati oleh segelintir elit lokal. Aktifitas-aktifitas ekonomi bisnis harus melibatkan masyarakat setempat, jika SDM nya belum memadai, maka wajid diupayakan agar segera memadai.

Dan terakhir berlanjut kepada kebijakan sosial budaya, pengembangan mentalitas, dan perlindungan lingkungan. Pemerintah harus lebih agresif ketimbang organisasi nirlaba atau gereja. Alokasi fiskal untuk pembangunan sosial dan pengembangan budaya harus ditetapkan secara proporsional, seiring dengan anggaran pelestarian lingkungan dan penetapan aturan-aturan fundamental untuk menjaga lingkungan. Tidak saja terkait dengan pelestarian budaya, tapi juga pengembangan budaya yang membaurkan kearifan lokal dan kepentingan ideologi nasional. Aturan-aturan terkait social order di sana harus dijabarkan secara manusiawi dan bernuansa environmental, tidak saja atas pertimbangan ekonomi, tapi juga atas pertimbangan keberlanjutan kebudayaan dan lingkungan Papua. Semoga.


Dr Jannus TH Siahaan
Pengamat Pertahanan dan Keamanan
Visit website

Friday, February 12, 2021

Ratusan Nyawa Melayang Sia-Sia, Konflik Papua Harus Segera Diakhiri

 JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyampaikan turut berduka cita atas tewasnya seorang anggota TNI Prada Agus Kurnia setelah diserang Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kematian Prada Agus Kurnia menyusul 46 anggota TNI yang telah lebih dulu gugur selama menjalankan tugas dalam konflik berkepanjangan di Papua .

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS
 Sukamta. Foto/dpr.go.id

"Saya secara pribadi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, turut berduka cita atas meninggalnya Prada Agus Kurnia. Semoga Prada Agus Kurnia diberikan balasan terbaik oleh Tuhan dan keluarga diberikan kesabaran, aamiin," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/1/2021).

Ia menyampaikan bahwa konflik Papua harus segera diakhiri. Menurutnya, ratusan nyawa melayang sia-sia, dan kerugian mencapai triliunan rupiah akibat konflik berkepanjangan itu. "Lagi-lagi kami harus menyampaikan bahwa negara gagal hadir di tanah Papua. Selama 10 tahun terakhir konflik bukan semakin membaik namun semakin memburuk," katanya. 

Menurut dia, klaim sepihak pemerintah tentang keberhasilan otonomi khusus nyatanya tak membuat gerakan-gerakan makar di Papua berhenti. Kata Sukamta, salah satu rencana pemerintah adalah pemekaran wilayah. Dia pun mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menjalankan rencana tersebut. Jangan sampai pemekaran bertujuan untuk merebut lahan-lahan milik rakyat Papua.

"Kami mendapatkan kabar mengenai perusahaan kelapa sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini bukti tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi walaupun dalihnya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua," katanya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini berpendapat bahwa pendekatan pemerintah dalam konflik Papua belum menyentuh akar masalah Papua. Akar masalah Papua itu antara lain diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan orang asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.  

"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan. Kasus penembakan pendeta Yeremia Zanambani menjadi kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terbaru di antara kasus HAM lain yang sudah terjadi bertahun tahun lalu di Papua," katanya.

Maka itu, legislator asal daerah pemilihan Yogyakarta ini mendesak pemerintah untuk segera menyatukan berbagai desk Papua di berbagai kementerian dalam satu koordinasi di bawah Presiden secara langsung atau bahkan membuat kementerian khusus Papua dan Indonesia Timur. Hal ini perlu segera dilakukan agar koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif. Sehingga, rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang.

"Saat ini yang masih menonjol pendekatan keamanan. Ini penting, namun persoalan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan penumbuhan ekonomi rakyat juga tidak kalah penting. Pelibatan warga Papua dalam proses ini juga mutlak dilakukan. Saya yakin mayoritas warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada, ini yang akan pengaruhi masa depan Papua," katanya.